Indonesia Tawarkan Paket Kebijakan untuk Redam Tarif Impor AS
Indonesia Siapkan Strategi Negosiasi dengan AS untuk Turunkan Tarif Impor
Pemerintah Indonesia tengah merancang serangkaian proposal komprehensif untuk diajukan kepada Amerika Serikat, dengan tujuan utama meredam dampak tarif impor resiprokal sebesar 32% yang saat ini dikenakan pada produk-produk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan sedang dievaluasi secara mendalam untuk menjadi amunisi dalam perundingan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan volume impor produk-produk unggulan Amerika Serikat ke Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Beberapa komoditas yang berpotensi ditingkatkan volume impornya antara lain gandum, kapas, serta minyak dan gas (migas), yang selama ini telah menjadi bagian penting dari neraca perdagangan kedua negara.
Selain itu, Indonesia juga berencana untuk meningkatkan impor dari 10 produk ekspor utama Indonesia ke AS, seperti elektronik, furnitur kayu, sepatu, tembaga, dan emas, serta produk impor seperti semikonduktor. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menggunakan komponen dari AS dalam proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan kilang minyak.
Insentif Fiskal dan Deregulasi untuk Tarik Investasi dan Turunkan Tarif
Pemerintah juga menjajaki kemungkinan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal sebagai daya tarik tambahan. Insentif ini dapat berupa keringanan bea masuk untuk berbagai pungutan perpajakan, dengan mempertimbangkan bahwa tarif impor Indonesia untuk produk-produk AS saat ini relatif rendah. Bahkan, untuk komoditas seperti gandum dan kedelai, tarif impor telah mencapai 0%. Pemerintah juga akan meninjau ulang kebijakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.
Lebih lanjut, Indonesia berencana melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor Information and Communication Technology (ICT) dari perusahaan-perusahaan AS seperti General Electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Evaluasi terhadap larangan dan pembatasan (lartas), percepatan sertifikasi halal, dan berbagai kebijakan lainnya juga akan dilakukan.
Selaras dengan ASEAN, Utamakan Negosiasi
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seluruh opsi kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam sebelum diajukan sebagai proposal resmi dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya negosiasi dan menghindari retaliasi tarif. Pemerintah Indonesia juga telah membangun komunikasi intensif dengan perwakilan dagang AS melalui US Trade Representative (USTR). USTR sendiri telah menantikan proposal konkret dari Indonesia untuk dapat ditindaklanjuti.
Inisiatif ini juga sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya berencana untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri perdagangan pada tanggal 10 April mendatang untuk membahas kesepakatan bersama dalam menghadapi isu ini. Airlangga juga telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk menyelaraskan langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara ASEAN. ASEAN akan mengutamakan jalur negosiasi dan menghindari langkah-langkah retaliasi. Indonesia dan Malaysia akan mendorong penguatan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sebagai platform untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi.