Prabowo Respon Isu Global: Tarif Trump, Demo Abusif, dan Urgensi Revisi UU TNI
Prabowo Hadapi Tantangan Global dan Domestik dengan Optimisme
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai isu global dan domestik yang tengah berkembang. Mulai dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, penanganan aksi demonstrasi yang dianggap abusif, hingga urgensi revisi Undang-Undang (UU) TNI, Prabowo memberikan tanggapan lugas dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Respon Terhadap Tarif Impor AS
Menanggapi kekhawatiran terkait tarif impor baru yang diterapkan AS, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah proaktif melalui perundingan dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Dia meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan akan berupaya membangun hubungan yang baik, adil, dan setara dengan negara lain.
"Kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding, kita akan berunding dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan dengan Amerika, kita akan sampaikan bahwa kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara, jadi kita tidak ada masalah," ujar Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya resiprokal dalam hubungan internasional, di mana Indonesia menghormati kepentingan negara lain selama masih masuk akal. Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak kecewa atau khawatir, melainkan percaya pada kemampuan Indonesia untuk bangkit dan menghadapi tantangan dengan tegar.
Sikap Terhadap Aksi Demonstrasi
Menanggapi isu penanganan aksi demonstrasi yang dianggap masih abusif, Prabowo menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun, dia menekankan pentingnya aksi demonstrasi yang damai dan tidak memicu kerusuhan. Prabowo juga menyoroti potensi adanya kekuatan asing yang ingin mengadu domba melalui aksi demonstrasi.
"Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar. Kalau ada abusive, ya, kita harus investigasi, proses secara hukum kalau abusive," kata Prabowo.
Prabowo juga menyinggung pengalaman petugas keamanan yang seringkali menjadi sasaran perlakuan tidak baik dari massa demonstran, seperti dilempari air kencing dan kotoran manusia. Dia mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan menyadari bahwa demonstrasi yang menimbulkan kekacauan dan kerusakan bertentangan dengan kepentingan nasional dan rakyat.
Urgensi Revisi UU TNI
Prabowo menjelaskan alasan percepatan revisi UU TNI adalah untuk mengatasi fenomena pergantian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) setiap tahun karena usia pensiun. Dia ingin revisi UU TNI fokus pada perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa pejabat tentara yang akan menduduki jabatan sipil harus pensiun dini. Dia juga menjelaskan bahwa beberapa lembaga seperti intelijen, bencana alam, dan Basarnas memang diizinkan untuk diisi oleh personel TNI, namun hal ini hanya untuk memformalkan praktik yang sudah berjalan sejak lama.
Secara keseluruhan, Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berwawasan luas dalam menghadapi berbagai isu yang kompleks. Dia berupaya membangun dialog dengan semua pihak dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.