Kericuhan Warnai Arus Balik di Pelabuhan BBJ Lampung Selatan

Arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Bakauheni, Lampung Selatan diwarnai kericuhan yang melibatkan sejumlah sopir truk. Insiden ini bahkan berujung pada penyerangan terhadap petugas pelabuhan, terekam dalam video amatir yang kemudian beredar luas.

Dalam video tersebut, terlihat seorang petugas menjadi sasaran amukan beberapa sopir. Aksi ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan para sopir terhadap aturan keberangkatan kendaraan, khususnya terkait prioritas muatan, yang diterapkan selama musim angkutan Lebaran.

Direktur Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bakauheni, Lampung Selatan, Tatang Rohadi, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa akar permasalahan terletak pada penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur prioritas keberangkatan bagi kendaraan pengangkut barang-barang esensial.

"Kejadian itu terjadi kemarin sore, dipicu oleh sedikit kesalahpahaman terkait keberangkatan kendaraan. Sebelumnya, telah disepakati adanya jalur khusus untuk kendaraan pengangkut sayuran, hewan, buah-buahan, dan logistik lainnya," ujar Tatang.

Menurut Tatang, aturan prioritas ini bertujuan untuk mencegah kerusakan barang-barang kebutuhan pokok. Skema yang diterapkan adalah pembagian kuota 70:30, di mana 70% diperuntukkan bagi kendaraan pengangkut barang prioritas, sementara 30% sisanya untuk kendaraan lain.

Provokasi dan Mediasi

Tatang Rohadi mengungkapkan bahwa kericuhan tersebut dipicu oleh provokasi dari sejumlah sopir truk bermuatan kosong yang merasa dirugikan karena lamanya waktu antrean. Hal ini kemudian memicu perdebatan sengit antara sopir pengangkut barang basah (prioritas) dan sopir pengangkut barang kering (kosong), yang berujung pada aksi saling ejek dan keributan.

"Namun, beruntung, setelah dilakukan mediasi dan pemberian pengertian, situasi berhasil diredam dan masalah tersebut telah diselesaikan secara damai," tegas Tatang.

Insiden ini menjadi catatan penting bagi pengelola Pelabuhan BBJ untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi terkait aturan-aturan yang berlaku, terutama selama periode puncak seperti arus mudik dan balik Lebaran. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kembali aksi-aksi provokasi yang dapat memicu kericuhan dan membahayakan keselamatan petugas serta pengguna jasa pelabuhan.