markdown Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan setelah melakukan wawancara eksklusif dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional. Langkah ini kemudian dianalisis oleh pengamat politik sebagai indikasi positif terhadap komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Bawono Kumoro, seorang peneliti dari Indikator Politik Indonesia, menyatakan bahwa pertemuan Prabowo dengan para jurnalis senior tersebut mengirimkan pesan kuat tentang keterbukaan informasi dan kebebasan pers di bawah kepemimpinannya. "Wawancara dengan enam media massa cetak dan elektronik di Hambalang merupakan sinyal positif bagi keterbukaan informasi dan kebebasan pers," ujarnya.

Wawancara yang berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, menghadirkan sejumlah tokoh penting dari dunia media, termasuk:

• Lalu Mara Satriawangsa (Pemimpin Redaksi tvOne)
• Uni Lubis (Pemimpin Redaksi IDN Times)
• Najwa Shihab (Founder Narasi)
• Alfito Deannova Gintings (Pemimpin Redaksi detikcom)
• Retno Pinasti (Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar)
• Sutta Dharmasaputra (Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Harian Kompas)

Menurut Bawono, inisiatif Prabowo ini membantah keraguan yang selama ini beredar terkait sikapnya terhadap pers. Beberapa pihak sebelumnya menilai latar belakang militer Prabowo dapat memengaruhi pendekatannya terhadap kebebasan informasi. Namun, wawancara ini seolah-olah menepis anggapan tersebut.

"Selama ini muncul penilaian bahwa Presiden Prabowo memiliki kecenderungan resisten terhadap keterbukaan dan kebebasan pers, karena latar belakang militer di masa lalu. Wawancara ini seakan membalikkan penilaian negatif tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Bawono menyoroti fakta bahwa para pemimpin redaksi tidak diminta untuk menyerahkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, menunjukkan komitmen Prabowo terhadap dialog terbuka dan tanpa sensor. Hal ini dinilai sebagai langkah maju dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan media.

Bawono juga mendorong para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk meneladani keterbukaan Prabowo dalam berkomunikasi dengan publik dan media. Dengan demikian, publik dapat melihat bahwa seluruh jajaran pemerintahan memiliki semangat yang sama dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan kebebasan pers.

Selain itu, Bawono melihat sesi wawancara ini sebagai upaya Prabowo untuk mengoptimalkan komunikasi publik pemerintah. Ia berharap Kantor Komunikasi Presiden dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini dan meningkatkan kualitas komunikasi publik mereka di masa mendatang.

"Wawancara ini dapat dilihat sebagai ikhtiar dari Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan optimalisasi komunikasi publik pemerintah. Ini harus menjadi koreksi bagi kementerian dan juga kantor komunikasi presiden untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik mereka," tambahnya.

Dalam wawancara tersebut, berbagai isu penting dibahas, mulai dari Undang-Undang TNI hingga fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Semua jawaban Prabowo bersifat on the record, yang berarti dapat dikutip dan ditayangkan oleh media, semakin menegaskan komitmennya terhadap transparansi.

Inisiatif Prabowo Subianto dalam melakukan wawancara terbuka dengan para pemimpin redaksi media massa menunjukkan sinyal positif terhadap komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers. Hal ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi komunikasi publik pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan media di Indonesia.