Gubernur Jawa Barat Pertanyakan Kebijakan Kontroversial Wali Kota Depok

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan memanggil Wali Kota Depok, Supian Suri, terkait kebijakan yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Pemanggilan ini dijadwalkan pada hari Rabu, 9 April 2025.

Langkah ini diambil menyusul kontroversi yang mencuat terkait kebijakan tersebut. Dedi Mulyadi ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Wali Kota Depok mengenai dasar pertimbangan dan alasan di balik keputusan yang dinilai bertentangan dengan instruksi gubernur.

"Besok akan kita panggil," ujar Dedi Mulyadi usai acara halal bi halal dengan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, pada Selasa, 8 April 2025.

Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya klarifikasi publik. Ia meminta Supian Suri untuk memberikan keterangan resmi kepada media, menjelaskan secara transparan alasan di balik kebijakan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kebijakan ini sebelumnya telah memicu perdebatan publik karena dianggap menyalahi aturan penggunaan aset negara.

Instruksi Gubernur Diabaikan?

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menegur Supian Suri terkait kebijakan ini. Ia secara tegas menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya diterapkan dan meminta Supian Suri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Teguran ini disampaikan setelah Dedi Mulyadi mengetahui adanya kebijakan yang memperbolehkan ASN menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik.

"Tadi malam sudah saya tegur, nanti gaboleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai," ungkap Dedi Mulyadi usai melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin, 31 Maret 2025.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah potensi kerugian negara jika mobil dinas mengalami kerusakan saat digunakan untuk keperluan pribadi. Dedi Mulyadi khawatir penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan masalah hukum dan finansial di kemudian hari.

Daftar Poin Penting dalam Kasus Ini:

• Pemanggilan Wali Kota Depok oleh Gubernur Jawa Barat.
• Kebijakan kontroversial penggunaan mobil dinas untuk mudik.
• Potensi pelanggaran instruksi gubernur.
• Klarifikasi publik yang diminta oleh Gubernur.
• Potensi kerugian negara akibat penggunaan aset untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut etika penggunaan fasilitas negara dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Publik menanti penjelasan resmi dari Wali Kota Depok dan berharap agar polemik ini dapat segera diselesaikan dengan bijaksana.