Ganjar Pranowo Dorong Jaring Pengaman Sosial di Tengah Gelombang PHK Massal

Ganjar Pranowo Dorong Jaring Pengaman Sosial di Tengah Gelombang PHK Massal

Dalam sebuah ceramah di Masjid Kampus UGM pada Rabu malam, 5 Maret 2025, Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, menyoroti dampak ekonomi makro yang tengah melanda Indonesia, khususnya maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Menyampaikan ceramah bertema “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi”, Ganjar menekankan perlunya langkah strategis pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi situasi ini.

Ganjar mencatat gelombang PHK yang signifikan terjadi di berbagai sektor, termasuk industri tekstil, elektronik, makanan, dan bahkan perusahaan besar seperti Sritex dan PT Sanken. Ia juga menyebutkan dampak PHK di pabrik sepatu Nike di Banten sebagai contoh nyata krisis yang tengah berlangsung. Mengutip kurs dolar yang menembus Rp 16.000 lebih, Ganjar menggambarkan situasi ekonomi yang memprihatinkan dan mendesak adanya tindakan cepat dan efektif.

Sebagai solusi, Ganjar mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pembangunan jaring pengaman sosial (JPS) daripada program lain, sembari menyiratkan kritik halus terhadap program Danantara. Ia berpendapat bahwa JPS yang efektif, seperti yang pernah diterapkan selama pandemi Covid-19, merupakan langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi negatif, termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi mereka yang terkena PHK.

"Hari ini, dengan kondisi ekonomi yang sulit ini, kita melihat banyaknya PHK di berbagai sektor. Kita perlu bergerak cepat," tegas Ganjar. "Jaring pengaman sosial adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi untuk membangun sistem JPS yang tangguh dan responsif," lanjutnya. Gagasan ini disambut antusias oleh para jamaah yang hadir dalam ceramah tersebut, yang ditunjukkan dengan tepuk tangan meriah.

Ganjar menekankan pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam implementasi JPS. Menurutnya, investasi jangka panjang, meskipun penting, tidak dapat menjadi prioritas utama di tengah krisis PHK yang meluas. Ia menjelaskan bahwa JPS memberikan dampak langsung dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan, berbeda dengan investasi yang memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar.

"Jaring pengaman sosial harus menjadi prioritas utama saat ini," tegas Ganjar saat ditemui usai ceramah. "Kita harus memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjaga martabatnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Ganjar menggambarkan perlunya tindakan segera dan konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas program JPS dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.

Ganjar mengakhiri pesannya dengan menyerukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi makro. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Dengan demikian, JPS tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga landasan untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar program yang disinggung Ganjar: * Jaring Pengaman Sosial (JPS) * Program Danantara