Jombang Ditunjuk Sebagai Lokomotif Program Sekolah Rakyat Nasional

Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah ditunjuk sebagai pelopor dalam implementasi program Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif pendidikan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan mulia untuk pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Penunjukan ini diumumkan oleh Bupati Jombang, Warsubi, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Pemkab Jombang pada hari Selasa, 8 April 2025.

Warsubi mengungkapkan bahwa kesiapan Jombang untuk menjadi yang terdepan dalam program Sekolah Rakyat ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, telah mengalokasikan dana sebesar Rp 210 miliar untuk mendukung pendirian dan operasional Sekolah Rakyat di Jombang.

"Kami sangat bersyukur bahwa Kabupaten Jombang dipercaya untuk menjadi pilot project nasional untuk program Sekolah Rakyat ini," kata Warsubi dengan nada optimis.

Rencana Pembangunan dan Operasional

Sekolah Rakyat Jombang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5 hektar yang terletak di wilayah Denanyar, Kecamatan Jombang. Lahan yang strategis ini diharapkan dapat menampung fasilitas pendidikan yang memadai bagi para siswa.

Sambil menunggu selesainya pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tahun 2025 ini di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan membuka dua rombongan belajar (rombel) untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu:

• SD (Sekolah Dasar): 2 rombel
• SMP (Sekolah Menengah Pertama): 2 rombel
• SMA (Sekolah Menengah Atas): 2 rombel

Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem boarding school, di mana para siswa akan tinggal di asrama yang disediakan. Sistem ini dirancang khusus untuk memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dukungan Penuh Pemerintah Pusat

Bupati Warsubi menekankan bahwa program Sekolah Rakyat ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang. Seluruh biaya operasional dan pembangunan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

"Program ini tidak membebani APBD Kabupaten Jombang karena semuanya dibiayai oleh pemerintah pusat," tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Jombang siap menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi program Sekolah Rakyat. Diharapkan, program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Inisiatif Sekolah Rakyat ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Dengan fokus pada pendidikan berkualitas dan fasilitas yang memadai, Sekolah Rakyat diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kompeten, dan berakhlak mulia.