Perang Dagang Trump: Ancaman Bagi Pembangunan Berkelanjutan dan Peluang Bagi Uni Eropa

Kebijakan peningkatan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menimbulkan kekhawatiran serius terhadap upaya pembangunan berkelanjutan secara global. Setyo Budiantoro, Peneliti Senior The Prakarsa, memperingatkan bahwa langkah proteksionis ini dapat memicu persaingan dagang yang tidak sehat, di mana efisiensi produksi menjadi prioritas utama, mengesampingkan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan.

"Kita akan masuk dalam reset the bottom," ujar Setyo. Artinya, perusahaan akan terpaksa mengabaikan konsekuensi lingkungan dari produksi demi menekan harga serendah mungkin. Paradigma ini, menurutnya, akan mengancam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dampak Negatif bagi AS dan Peluang bagi Uni Eropa

Setyo juga menyoroti potensi kerugian yang akan dialami Amerika Serikat sendiri. Konsumen Amerika akan terpapar barang-barang berkualitas rendah akibat persaingan harga yang ketat. Selain itu, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal karena tarif tinggi, sementara produk dalam negeri mungkin kurang kompetitif dalam hal kualitas.

Di sisi lain, situasi ini justru membuka peluang bagi Uni Eropa. Dengan komitmen kuat terhadap prinsip environment, social, governance (ESG), Uni Eropa dapat memperluas pengaruhnya dalam perdagangan internasional. Negara-negara anggota Uni Eropa menerapkan standar yang ketat terkait lingkungan, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial. Produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan akan menghadapi pembatasan.

"Ini kesempatan Uni Eropa untuk muncul dengan standar-standar baru untuk perdagangan yang lebih bisa sustainable," kata Setyo.

Inisiatif Keberlanjutan Uni Eropa dan Jepang

Uni Eropa memiliki European Green Deal (EGD), sebuah rencana aksi keberlanjutan yang ambisius dengan tujuan mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Selain itu, sekitar 150.000 perusahaan di Uni Eropa diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan terkait operasional mereka.

Jepang juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap SDGs. Menurut laporan KPMG, 99% perusahaan yang disurvei di Jepang melaporkan tentang keberlanjutan dan SDGs. Tren ini menunjukkan bahwa standar keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama dalam perdagangan global.

Dampak Tarif Impor AS terhadap Indonesia

Kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh AS mencakup 180 negara, termasuk Indonesia. Tarif impor untuk Indonesia ditetapkan sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia (24%), Jepang (24%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

Negara-negara Asia lain yang terkena tarif lebih tinggi antara lain China (34%), Thailand (36%), Vietnam (46%), dan Kamboja (49%).

Kondisi ini menuntut respons strategis dari negara-negara terdampak, termasuk Indonesia, untuk menjaga daya saing di pasar global dan terus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah daftar beberapa poin penting:

• Kenaikan tarif impor AS mengancam pembangunan berkelanjutan.
• Uni Eropa berpeluang memperluas perdagangan dengan standar keberlanjutan.
• Indonesia terkena dampak tarif impor AS sebesar 32%.
• ESG menjadi perhatian penting dalam perdagangan global.
• Eropa dan Jepang fokus dengan pembangunan berkelanjutan