Prabowo Akui Efisiensi Anggaran Berpotensi Hambat Ekonomi, Tapi Yakini Investasi Jangka Panjang

Bogor, Jawa Barat - Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 300 triliun berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi dalam jangka pendek. Pengakuan ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

"Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan," tegas Prabowo.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini difokuskan pada pos-pos yang dinilai rawan terhadap praktik korupsi. Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan kembali untuk program-program prioritas yang memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Fokus pada Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu fokus utama dari efisiensi anggaran ini adalah pengurangan biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa potensi penghematan dari pos ini mencapai puluhan triliun rupiah, yang kemudian dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.

"Kita bisa hemat berapa puluh triliun loh dari perjalanan dinas saja. Rp 22 triliun kita hemat. Untuk perbaikan sekolah, 17.000 sekolah, kalau tidak salah itu Rp 19 triliun. Jadi, dengan Rp 22 triliun, kita bisa perbaiki 19.000 sekolah," ungkapnya.

Selain perbaikan sekolah, pemerintah juga berencana untuk membangun 200 sekolah rakyat berasrama yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi paling bawah. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

"Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin, apalagi cucunya. Anaknya, kita sekolahkan dan dia nanti akan angkat orangtuanya keluar dari kemiskinan," jelas Prabowo.

Inpres Efisiensi APBN

Kebijakan efisiensi APBN ini secara resmi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini mengamanatkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 256,1 triliun di berbagai kementerian dan lembaga.

Pemotongan anggaran belanja meliputi belanja operasional dan non operasional yang sekurang-kurangnya terdiri dari: * Belanja operasional perkantoran * Belanja pemeliharaan * Perjalanan dinas * Bantuan pemerintah * Pembangunan infrastruktur * Pengadaan peralatan dan mesin

Presiden Prabowo menekankan pentingnya berpikir besar dan memiliki visi yang ambisius dalam membangun Indonesia. Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

"That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak (besar)," pungkasnya.