Apropi Dukung Dedi Mulyadi Suarakan Keluhan Petani soal Pestisida ke Prabowo di Panen Raya

Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (Apropi) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dedi Mulyadi dalam menyampaikan aspirasi petani terkait mahalnya biaya pestisida kepada Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini muncul setelah Dedi Mulyadi mengangkat isu tersebut saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat.

Ketua Umum Apropi, Yanno Nunuhitu, menegaskan bahwa pestisida adalah komponen krusial dalam mencapai swasembada pangan. Ia mengakui bahwa tingginya biaya pestisida menjadi beban berat bagi petani, dan kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada impor pestisida. Menurut Yanno, harga dan ketersediaan pestisida sangat dipengaruhi oleh negara produsen, sehingga fluktuasi harga global dapat berdampak signifikan pada petani lokal.

"Kebutuhan pestisida adalah keniscayaan, tidak mungkin tercapai swasembada pangan tanpa pestisida," ujar Yanno dalam keterangan tertulis.

Apropi menyerukan intervensi dan dukungan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor pestisida. Asosiasi ini menekankan perlunya upaya bersama untuk menghasilkan pestisida berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani Indonesia. Yanno juga menyoroti keberadaan empat pabrik pestisida milik Apropi di Jawa Barat dan berharap adanya sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pentingnya Inovasi dan Kolaborasi

Yanno menyatakan harapannya agar pabrik-pabrik pestisida di Jawa Barat dapat bekerja sama dengan Dedi Mulyadi untuk menghasilkan pestisida yang efektif, efisien, aman bagi pengguna, konsumen, hasil pertanian, dan lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa intensitas penyemprotan yang tinggi disebabkan oleh serangan hama yang terus-menerus, yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi secara signifikan. Ia juga menyoroti kondisi lahan pertanian di Jawa Barat yang jenuh akibat pemupukan berlebihan tanpa adanya program pemulihan tanah yang memadai.

"Unsur hara sudah di bawah angka 6. Harus ada langkah nyata untuk mengembalikan kualitas tanah," ujar Dedi.

Selain biaya produksi, Dedi Mulyadi juga menyoroti masalah infrastruktur irigasi yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ia berharap perhatian dari Presiden Prabowo dapat mengembalikan program tersebut ke jalur semula. Masalah alih fungsi lahan juga menjadi perhatian utama, dengan Jawa Barat terus kehilangan lahan pertanian, terutama di kawasan seperti Bekasi.

Berikut poin penting yang disampaikan Dedi Mulyadi:

• Biaya Produksi: Tingginya biaya obat-obatan (pestisida) menjadi masalah utama bagi petani.
• Kualitas Tanah: Lahan pertanian di Jawa Barat mengalami penurunan kualitas akibat pemupukan terus-menerus.
• Infrastruktur Irigasi: Program kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Jawa Barat mengalami penurunan.
• Alih Fungsi Lahan: Lahan pertanian di Jawa Barat terus berkurang akibat alih fungsi lahan.

Dukungan Apropi terhadap upaya Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi solusi komprehensif terhadap masalah yang dihadapi petani, termasuk keterjangkauan pestisida, perbaikan kualitas tanah, peningkatan infrastruktur irigasi, dan pengendalian alih fungsi lahan.