Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan wacana reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam acara halal bi halal yang digelar di Halaman Gedung Sate, Bandung, Dedi menyerukan perubahan fundamental dalam pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menekankan pentingnya ASN untuk tidak hanya terpaku pada tugas administratif, melainkan aktif terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"ASN adalah pelayan masyarakat. Mereka digaji dari pajak rakyat, sehingga keberadaan mereka harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," tegas Dedi. Menurutnya, selama ini ASN cenderung bekerja di balik meja, kurang responsif terhadap isu-isu sosial yang berkembang di lapangan. Dedi mencontohkan permasalahan anak putus sekolah dan anak-anak yang terpaksa berjualan di jalanan pada jam sekolah. Ia mempertanyakan efektivitas program pemberdayaan perempuan dan anak yang dijalankan oleh dinas terkait, mengingat masih banyak permasalahan serupa yang belum terselesaikan.

ASN Harus Taktis dan Efisien

Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya ASN untuk bekerja secara taktis dan efisien. Ia ingin Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi lokomotif perubahan budaya kerja, memberikan contoh positif bagi pemerintah kabupaten dan kota. Dedi mendorong para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan memahami permasalahan yang ada secara langsung. "Permasalahan warga tidak bisa diselesaikan hanya dengan bekerja di balik meja," ujarnya.

Ia mencontohkan kunjungannya ke Bekasi, Bogor, Kota Bekasi, dan Karawang, yang memicu para bupati untuk lebih aktif dalam mengadvokasi kebersihan dan lingkungan. Dedi berharap, dengan perubahan pola kerja ini, pembangunan di Jawa Barat dapat dipercepat secara signifikan.

Target Pembangunan yang Ambisius

Dedi Mulyadi menargetkan penyelesaian pembangunan dalam waktu yang jauh lebih singkat dari biasanya. Jika sebelumnya target pembangunan memakan waktu hingga 100 tahun, di bawah kepemimpinannya, ia menargetkan penyelesaian maksimal dalam 10 tahun. "Hal-hal yang lebih nyata sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan," kata Dedi.

Ia menambahkan bahwa rencana kerja pembangunan yang telah dirumuskan menunjukkan perubahan yang drastis dan angka-angka yang sangat tajam, mencerminkan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang cepat dan berkelanjutan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi berharap reformasi birokrasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Jawa Barat.