Singapura Berang dengan Kebijakan Tarif Impor AS yang Dianggap Diskriminatif

Singapura, [Tanggal Revisi] - Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan tarif impor terbaru yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Kebijakan yang diumumkan pada Rabu, 2 April 2025, ini memberlakukan tarif universal sebesar 10% untuk semua impor ke AS, dengan potensi peningkatan tarif untuk negara-negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan yang tidak adil terhadap AS. Kritik keras ini menyoroti potensi dampak negatif kebijakan tersebut terhadap hubungan bilateral dan sistem perdagangan global.

Dampak Tarif terhadap Singapura

Wong menyoroti bahwa Singapura, yang saat ini menerapkan tarif nol untuk impor dari AS, tetap dikenakan tarif dasar 10% berdasarkan kebijakan baru ini. Hal ini dianggap tidak adil mengingat Singapura mengalami defisit perdagangan dengan AS dan memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral yang kuat.

"Jika tarif benar-benar bersifat timbal balik dan hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki surplus perdagangan, maka tarif untuk Singapura seharusnya nol. Namun, kami tetap dikenai tarif 10 persen," ujar Wong dalam pidatonya di parlemen.

Wong menekankan bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua negara dan berpotensi merusak hubungan baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa defisit perdagangan bukanlah indikasi adanya ketidakadilan, melainkan cerminan dari preferensi konsumen Amerika yang membeli lebih banyak barang dari seluruh dunia.

Ancaman Terhadap Sistem Perdagangan Multilateral

PM Wong juga mengkritik kebijakan tarif ini sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya prinsip Most Favoured Nation (MFN) yang mengharuskan setiap anggota WTO memperlakukan semua anggota lainnya secara setara. Menurut Wong, prinsip MFN adalah fondasi penting bagi sistem perdagangan multilateral, memastikan kesetaraan bagi negara-negara besar dan kecil.

Langkah AS ini, menurut Wong, berpotensi merusak prinsip ini dan membuka jalan bagi hubungan perdagangan bilateral yang selektif berdasarkan preferensi unilateral. Ia memperingatkan bahwa jika negara-negara lain mengikuti pendekatan serupa, sistem perdagangan berbasis aturan akan terurai, yang akan berdampak negatif terutama bagi negara-negara kecil seperti Singapura.

"Negara-negara kecil memiliki daya tawar yang terbatas dalam negosiasi bilateral satu lawan satu sehingga negara-negara besar akan mendikte persyaratan dan kita berisiko terpinggirkan dan dikesampingkan," jelas Wong.

Konsekuensi Global yang Lebih Luas

Kekhawatiran utama Singapura adalah bahwa kebijakan ini dapat memicu gelombang proteksionisme di seluruh dunia, yang pada akhirnya akan merugikan semua negara. Sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berdasarkan aturan sangat penting bagi negara-negara kecil seperti Singapura, yang bergantung pada perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonominya. Kebijakan tarif AS dapat dilihat sebagai preseden berbahaya yang dapat mengarah pada fragmentasi sistem perdagangan global.

Dampak Potensial:

• Kerusakan pada hubungan bilateral antara Singapura dan AS.
• Erosi kepercayaan pada sistem perdagangan multilateral.
• Peningkatan proteksionisme global.
• Kerugian ekonomi bagi negara-negara kecil yang bergantung pada perdagangan.

Pemerintah Singapura akan terus memantau situasi ini dengan cermat dan bekerja sama dengan mitra dagang lainnya untuk mempromosikan sistem perdagangan yang adil dan terbuka. Mereka juga akan mengeksplorasi opsi untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS terhadap ekonomi Singapura.