Momentum Kebijakan Tarif Impor AS: Peluang Emas bagi Industri Konstruksi Lokal

Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia dengan tarif 32%, membuka cakrawala baru bagi industri konstruksi dalam negeri. Pemerintah Indonesia kini memiliki peluang strategis untuk memaksimalkan penggunaan material konstruksi lokal dalam berbagai proyek infrastruktur.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menyambut baik potensi relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari upaya negosiasi dengan AS. Relaksasi TKDN, terutama di sektor infrastruktur, akan memungkinkan penggunaan material lokal secara lebih signifikan. Selama ini, proyek-proyek konstruksi di Indonesia telah menerapkan standar TKDN minimal 20% untuk material yang bersumber dari dalam negeri.

Standar Kualitas Tetap Prioritas Utama

Kendati demikian, Diana Kusumastuti menegaskan bahwa kualitas material tetap menjadi prioritas utama. Material yang digunakan harus memenuhi standar mutu dan kualitas yang ditetapkan, guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan kualitas demi penggunaan material lokal, melainkan mencari titik optimal antara keduanya.

"Kita tetap harus memperhatikan kualitas ya. Jangan sampai nanti kita bangun ini, kualitasnya nggak bagus. Tapi kalau kita sudah mampu dan kualitasnya bisa yang seharusnya," tegas Diana.

Rangkaian Upaya Negosiasi Pemerintah Indonesia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah kebijakan yang tengah dikaji pemerintah sebagai bahan negosiasi dengan AS, diantaranya:

• Peningkatan Volume Impor Produk AS: Pemerintah berupaya meningkatkan volume impor produk-produk yang selama ini sudah diimpor dari AS, seperti gandum, kapas, serta minyak dan gas (migas).
• Insentif Fiskal dan Non-Fiskal: Pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif berupa keringanan bea masuk dan pungutan perpajakan untuk produk-produk tertentu dari AS.
• Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs): Pemerintah juga mempertimbangkan relaksasi TKDN terhadap sektor ICT dari AS, termasuk perusahaan-perusahaan seperti General Electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Evaluasi terhadap larangan terbatas (lartas) dan percepatan sertifikasi halal juga menjadi bagian dari kajian.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa seluruh kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian dan akan diajukan sebagai proposal dalam negosiasi dengan AS. Pemerintah berupaya mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Optimisme terhadap Kemampuan Industri Lokal

Dorongan untuk memaksimalkan penggunaan material konstruksi lokal mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kemampuan industri dalam negeri. Dengan standar kualitas yang terjaga, material lokal diharapkan dapat bersaing dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri dalam negeri.