Sri Mulyani Yakinkan Publik: APBN Aman di Tengah Agenda Prioritas Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berusaha meredakan kekhawatiran publik terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ambisius program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (8/3/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN telah dipersiapkan dengan matang untuk mengakomodasi berbagai inisiatif baru tersebut.

"Jangan khawatir, APBN tidak akan jebol," tegas Sri Mulyani, menanggapi berbagai spekulasi yang beredar. "Program-program Bapak Presiden sudah terintegrasi dalam kerangka APBN yang ada."

Menurutnya, pengelolaan belanja pemerintah saat ini masih berada dalam koridor yang terkendali. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 196 triliun, sementara belanja non-K/L, yang mencakup subsidi dan pensiun, mencapai Rp 217 triliun.

Menanggapi pertanyaan mengenai potensi defisit APBN, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit tetap berada di kisaran 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Angka ini setara dengan Rp 616 triliun.

"Pembiayaan APBN didesain dengan defisit 2,53 persen. Ini sesuai dengan Undang-Undang APBN yang telah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 Tahun 2024. Defisit 2,53 persen itu setara dengan Rp 616 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa berbagai program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo telah dialokasikan anggarannya dalam APBN. Program-program tersebut mencakup sektor kesehatan, pembangunan desa, pengembangan koperasi desa, serta inisiatif-inisiatif terkait ketahanan nasional.

"Governance yang kita workout tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap, oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable," jelasnya, menekankan bahwa efisiensi dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan APBN.

Dengan pernyataan ini, Menteri Keuangan berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa APBN dalam kondisi yang sehat dan mampu mendukung realisasi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.

Berikut poin penting dalam pernyataan Menkeu Sri Mulyani:

• APBN tidak akan jebol dan telah mengakomodasi program Presiden Prabowo.
• Belanja K/L Rp 196 triliun, non-K/L Rp 217 triliun.
• Defisit APBN dijaga 2,53% atau Rp 616 triliun.
• Program prioritas Prabowo sudah dianggarkan.
• Efisiensi dan tata kelola baik kunci keberlanjutan APBN.