Indonesia Ajukan Paket Negosiasi Komprehensif kepada AS Terkait Tarif Impor Resiprokal

Menyusul penerapan tarif impor resiprokal sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan serangkaian poin negosiasi yang komprehensif untuk ditawarkan kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini diambil sebagai respons konstruktif dan upaya menjaga hubungan baik antara kedua negara.

Alih-alih menerapkan tarif balasan yang berpotensi memperburuk situasi, Indonesia memilih jalur diplomasi melalui negosiasi yang dianggap lebih konstruktif dan sesuai dengan status Amerika Serikat sebagai mitra strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pendekatan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis," ujar Airlangga Hartarto dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (8/4/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah juga berupaya merevitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi melalui kerangka kerja Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terakhir kali diperbarui pada tahun 1996.

Pemerintah telah melibatkan lebih dari 100 asosiasi pengusaha dalam serangkaian sosialisasi untuk membahas dampak dan strategi menghadapi kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS. Dalam forum tersebut, Airlangga memaparkan beberapa poin kunci yang menjadi bagian dari paket negosiasi yang akan diajukan kepada pemerintah AS, diantaranya:

• Peningkatan Volume Impor Produk AS: Indonesia menawarkan peningkatan volume impor produk-produk unggulan AS yang selama ini telah menjadi komoditas impor utama, seperti gandum, kapas, dan minyak dan gas (migas). Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara, yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah AS.

  "Presiden Prabowo memberi arahan, kita akan meningkatkan produk agrikultur dari Amerika terutama juga produk yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat," jelas Airlangga.

• Peningkatan Impor LPG dan LNG: Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan peningkatan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Liquefied Natural Gas (LNG) dari AS sebagai komoditas strategis. Airlangga menekankan bahwa langkah ini akan dilakukan tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui realokasi anggaran pembelian.

  "Arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika. Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian switch jadi tidak mengganggu APBN," katanya.

• Insentif Fiskal dan Non-Fiskal: Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta berbagai pungutan perpajakan untuk produk-produk AS tertentu. Meskipun demikian, Airlangga menilai bahwa tarif yang berlaku di Indonesia untuk produk AS saat ini sudah relatif rendah.

• Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs): Pemerintah juga berencana melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor Informasi dan Komunikasi Teknologi (ICT) dari AS, termasuk perusahaan-perusahaan seperti General Electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi larangan dan pembatasan (lartas) serta mempercepat proses sertifikasi halal.

  "Deregulasi Non-Tariff Measures ini antara lain yang diminta oleh Amerika ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di pulau Batam," ungkap Airlangga.

Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengirimkan surat permintaan negosiasi kepada pemerintah AS terkait kebijakan tarif tersebut. Duta Besar Indonesia untuk AS juga telah melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) untuk membahas isu ini.

"Surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah diterima surat yang diajukan baik itu ke USTR maupun ke Secretary of Commerce," pungkas Airlangga, menunjukkan optimisme bahwa negosiasi akan berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.