Walikota Serang Andalkan Investasi Non-APBD untuk Pembangunan Infrastruktur

Kota Serang, di bawah kepemimpinan Walikota Budi Rustandi, menerapkan strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya sekitar Rp 1,5 triliun, Walikota Budi Rustandi memilih untuk memaksimalkan potensi investasi non-APBD melalui kolaborasi, pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan strategis. Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang.

Fokus pada Infrastruktur Krusial

Beberapa proyek infrastruktur penting yang sedang dan akan dikerjakan melalui skema non-APBD meliputi:

• Pembangunan Jalan Beton: PT Sauh Bahtera Samudra, sebuah perusahaan air yang beroperasi di Serang, berinvestasi sebesar Rp 7,5 miliar untuk membangun jalan beton dari Kenari menuju Kasemen. Proyek ini sepenuhnya didanai melalui CSR, tanpa menggunakan dana APBD.
• Program Bedah Rumah Skala Besar: Program bedah rumah yang sebelumnya terbatas, kini ditingkatkan secara signifikan melalui dukungan CSR. Jika sebelumnya hanya 30 unit rumah yang dapat diperbaiki per tahun dengan anggaran Rp 15 juta per unit, kini Kota Serang akan membangun 400 unit rumah tipe 27 secara utuh. Peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi backlog perbaikan rumah yang mencapai 19.000 unit.
• Solusi Kemacetan di Persimpangan Legok: Pemerintah Kota Serang berupaya mengatasi kemacetan di persimpangan Legok yang dikenal sempit dan padat. Rencananya, persimpangan tersebut akan diperlebar untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
• Flyover Trondol: Proyek pembangunan flyover Trondol yang telah lama tertunda akibat keterbatasan anggaran, kini kembali diupayakan melalui skema investasi non-APBD. Dengan nilai proyek mencapai Rp 185 miliar, pembangunan flyover ini diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas dan mengurangi kemacetan di wilayah Trondol.
• Frontage dan Jalan Layang Sudirman: Untuk mengatasi masalah kecelakaan di frontage jalan rel kereta, Walikota Budi Rustandi berupaya mencari solusi pembangunan tanpa menggunakan APBD, mengingat izin pemanfaatan lahan akan segera berakhir. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten akan mendukung pembangunan jalan layang di Jalan Sudirman, yang merupakan salah satu titik kemacetan utama di Kota Serang. Dinas Perhubungan telah melakukan analisis yang menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman sudah tidak layak, sehingga pembangunan jalan layang menjadi prioritas.
• Perluasan Jalur KRL hingga Serang: Walikota Budi Rustandi juga berencana menjalin kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memperpanjang jalur KRL dari Rangkasbitung hingga Serang. Dengan adanya KRL, warga Serang dapat bepergian ke Jakarta dengan biaya yang terjangkau dan tanpa perlu transit.

Investasi Non-APBD Tembus Rp 1 Triliun

Berkat berbagai program dan proyek yang digerakkan melalui investasi non-APBD, total pembangunan di Kota Serang telah mencapai angka Rp 1 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen Walikota Budi Rustandi dalam memajukan Kota Serang tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah.

Strategi inovatif yang diterapkan oleh Walikota Budi Rustandi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan potensi investasi non-APBD untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.