Terminal Tanjung Pinggir Pematangsiantar Mangkrak: Investasi Puluhan Miliar Terancam Sia-Sia

Terminal Tanjung Pinggir Pematangsiantar: Investasi Milyaran Rupiah Terbengkalai

Terminal Tipe A Tanjung Pinggir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang dibangun dengan dana mencapai Rp 43,4 miliar, hingga kini belum beroperasi secara optimal. Padahal, terminal ini telah diresmikan pada 9 Februari 2023 oleh mantan Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peresmian Terminal Amplas di Kota Medan.

Ketidakberfungsian optimal terminal ini disebabkan oleh keengganan pengusaha otobus (PO) untuk berpindah dari lokasi loket lama mereka. Lokasi terminal yang dinilai terlalu jauh dari pusat kota menjadi alasan utama penolakan ini.

Keluhan Pengusaha dan Penumpang

Irvan Pulungan, seorang mandor angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dari PT Pelita Paradep, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kenyamanan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan calon penumpang. Menurutnya, calon penumpang harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk mencapai terminal, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota.

"Memang sesuai dengan kesepakatan antara PO Bus habis Hari Raya. Tapi kami mau harus semua, ya, jangan ada tebang pilih,” tegas Irvan, menekankan pentingnya keseragaman pemindahan loket oleh seluruh pengusaha otobus AKDP dan AKAP.

Ricky (20), seorang mahasiswa yang sering bepergian ke Medan, juga mengeluhkan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pemindahan bus AKDP ke Terminal Tanjung Pinggir akan menambah waktu dan biaya transportasi. "Jauh ke Tanjung Pinggir. Kalau naik ojek online atau angkot keluar uang lagi. Apalagi kalau pulangnya malam," ujarnya.

Kondisi Terminal yang Sepi

Pantauan terkini di lokasi terminal menunjukkan suasana yang sepi. Tidak terlihat aktivitas lalu lintas bus maupun angkutan umum. Ruang utama terminal pun terlihat kosong tanpa kehadiran pegawai.

Upaya Pemerintah Kota dan Kendala Koordinasi

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang, menjelaskan bahwa setelah revitalisasi, Terminal Tipe A Tanjung Pinggir menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya terus berupaya melakukan imbauan dan sosialisasi kepada pengusaha bus untuk berpindah ke terminal.

"Upaya kami saat ini melakukan imbauan dan sosialisasi agar loket bus pindah ke terminal dulu. Baru menyusul angkot dan angdes," ujarnya.

Julham juga mengakui adanya kendala koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan terkait pengoptimalan terminal. Rapat-rapat yang telah dilakukan dengan Koordinator Satuan Pelayanan (Satpel) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kemenhub belum membuahkan solusi yang signifikan.

"Kami berharap Kementerian Perhubungan untuk melengkapi layanan tiket, mikrofon, dan fasilitas lainnya, bagaimana agar bisa masing-masing bus punya tempat di sana," harapnya. Pemenuhan fasilitas dan layanan yang memadai diharapkan dapat menarik minat pengusaha otobus dan penumpang untuk memanfaatkan Terminal Tanjung Pinggir.

Masa Depan Terminal Tanjung Pinggir

Masa depan Terminal Tanjung Pinggir masih belum jelas. Jika permasalahan keengganan pengusaha bus dan minimnya fasilitas tidak segera diatasi, investasi puluhan miliar rupiah ini terancam sia-sia. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi terbaik agar terminal ini dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.