Banjir Bekasi: Krisis Tak Terduga, Dorongan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Bencana banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, pada awal Maret 2025, telah memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk bahu-membahu mengatasi krisis yang diakui di luar dugaan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam jumpa pers bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Kepala BNPB, Suharyanto; Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto; dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menekankan pentingnya gotong royong untuk menghadapi situasi darurat ini. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bekasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk segera melakukan langkah-langkah efektif dalam penanggulangan bencana dan pemulihan pascabanjir.

Pratikno secara khusus menyoroti sifat krisis yang tak terduga ini sebagai momentum untuk melakukan perbaikan fundamental. "Bencana ini ibarat alarm yang membangunkan kita akan pentingnya memperbaiki hal-hal mendasar," ujarnya. Ia menekankan bahwa krisis ini bukan sekadar masalah, melainkan peluang untuk melakukan pembenahan sistemik. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19, menurut Pratikno, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya sinergi antar lembaga, penguatan mekanisme pengambilan keputusan, dan kolaborasi yang efektif dalam mengelola krisis skala besar. Kemampuan Indonesia dalam menghadapi pandemi, kata Pratikno, membuktikan kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan.

Banjir di Bekasi mengakibatkan lumpuhnya aktivitas di tujuh dari dua belas kecamatan, yaitu Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu. Lima kecamatan lainnya, yakni Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, terhindar dari dampak banjir. Kondisi ini menuntut respon cepat dan terpadu dari pemerintah untuk membantu warga yang terdampak, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga pemulihan infrastruktur yang rusak. Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana ini.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil masih dalam tahap perumusan, namun komitmen untuk mengatasi permasalahan ini sudah terbangun. Perbaikan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan pengelolaan sumber daya air menjadi beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana di daerah rawan banjir seperti Bekasi juga menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah juga akan mempelajari penyebab utama banjir ini untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Kerja sama antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat akan menjadi faktor krusial dalam upaya pemulihan dan pencegahan bencana serupa.

Selanjutnya, pemerintah akan berfokus pada strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana banjir di Bekasi. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur yang tangguh, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan pembangunan sistem peringatan dini yang efektif dan responsif. Kerja sama dengan pihak terkait, termasuk lembaga internasional dan organisasi nirlaba, juga terbuka untuk mendukung upaya pemulihan dan pencegahan bencana di masa mendatang. Intinya, bencana banjir di Bekasi menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana dan membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.