Biaya Tinggi Modifikasi Cuaca Picu Desakan Kolaborasi Pusat-Daerah Tangani Banjir Bekasi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyoroti tingginya biaya operasi modifikasi cuaca sebagai upaya penanggulangan banjir di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Biaya yang mencapai ratusan juta rupiah per operasi, menurutnya, mengharuskan adanya kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini disampaikan Pratikno dalam sebuah rapat penanganan banjir, yang dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis, 6 Maret 2025.

"Satu kali operasi modifikasi cuaca bisa menghabiskan dana Rp 200-300 juta. Angka ini cukup signifikan," ujar Pratikno, menekankan urgensi keterlibatan pemerintah daerah dalam menanggung beban biaya. Ia mencontohkan upaya kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilibatkan dalam pembiayaan operasi modifikasi cuaca selama periode Natal dan Tahun Baru lalu. Dengan prediksi curah hujan tinggi yang akan terjadi pada periode 11-20 Maret 2025, operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlanjut, dan membutuhkan skala pendanaan yang lebih besar.

Pratikno secara tegas meminta Pemerintah Daerah (Pemda) terkait untuk turut serta dalam pembiayaan operasi ini. "Kita perlu bergotong royong. Pembagian beban biaya perlu dilakukan untuk operasi modifikasi cuaca yang lebih besar skalanya," tegasnya. Meskipun pemerintah pusat, melalui BNPB dan Kementerian Keuangan, berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal, keterlibatan Pemda dinilai krusial untuk keberhasilan program ini. Keterlambatan dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, menurut Pratikno, akan berdampak sangat signifikan, karena akan menyulitkan upaya pencegahan banjir yang lebih besar.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca hingga 8 Maret 2025 sebagai respon terhadap banjir besar yang melanda Jabodetabek. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak hujan lebat yang diperkirakan akan kembali terjadi pada pertengahan Maret. BMKG telah memprediksi curah hujan tinggi pada periode 11-20 Maret 2025, mengakibatkan kebutuhan akan operasi modifikasi cuaca dalam skala yang lebih besar dan intensif.

Abdul Muhari menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan pada periode 11-20 Maret 2025 bertujuan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi dari hulu. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman banjir dan perlunya langkah-langkah antisipatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca menjadi kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan banjir yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Koordinasi yang baik antara BNPB, BMKG, dan Pemda menjadi krusial untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta menghindari potensi kerugian yang lebih besar akibat banjir.

Catatan: Informasi mengenai tanggal dan jumlah dana berasal dari sumber berita asli.