Pembungkaman Suara Pro-Palestina Meningkat: Studi Civicus Soroti Represi Global

Organisasi pengawas kebebasan sipil, Civicus, yang berbasis di Johannesburg, Afrika Selatan, baru-baru ini merilis laporan yang mengungkap adanya peningkatan penindasan terhadap suara-suara pro-Palestina di seluruh dunia. Laporan tersebut menyoroti bahwa isu Palestina menjadi alasan utama pembatasan kebebasan berbicara, menyumbang sekitar 10% dari total kasus penindasan global pada tahun 2024.

Studi Civicus yang memantau kondisi kebebasan sipil secara global mengungkapkan bahwa pelanggaran kebebasan berekspresi terkait Palestina terjadi di wilayah pendudukan Israel, serta menimpa individu dan kelompok di berbagai negara yang menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Temuan ini menggarisbawahi bagaimana konflik dan isu-isu geopolitik dapat memicu pembatasan kebebasan sipil dan menekan ruang publik untuk berdiskusi.

Timur Tengah dan Afrika Utara: Pusat Represi

Laporan Civicus menyoroti bahwa kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) menjadi wilayah dengan tingkat represi tertinggi terhadap kebebasan sipil. Dari 18 negara yang dinilai di kawasan ini, termasuk Palestina yang diduduki, semuanya dikategorikan sebagai 'terhalang,' 'tertindas,' atau 'tertutup.' Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kebebasan sipil di wilayah tersebut sangat dibatasi, dengan sedikit atau bahkan tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat dan ekspresi.

Negara-negara seperti Israel, Lebanon, dan Maroko berada di peringkat tertinggi di kawasan MENA, tetapi tetap diklasifikasikan sebagai 'terhalang.' Sementara itu, sebagian besar negara Teluk, serta Mesir dan Iran, dianggap 'tertutup,' yang menunjukkan tingkat represi yang lebih parah.

Penargetan Aktivis dan Jurnalis

Laporan Civicus juga menyoroti taktik yang digunakan oleh pihak berwenang di berbagai negara untuk menekan suara-suara pro-Palestina. Di Israel dan Yordania, misalnya, undang-undang telah diterapkan untuk menargetkan dan mengadili individu yang mengekspresikan solidaritas dengan Palestina melalui protes anti-perang dan postingan di media sosial.

Selain itu, Israel melanjutkan kampanye pembatasan terhadap jurnalis dan media, termasuk penutupan kantor Al Jazeera di Tepi Barat dan Badan J-Media melalui perintah militer. Tindakan ini secara signifikan menghambat kemampuan media untuk meliput peristiwa di wilayah tersebut secara akurat dan independen.

Dampak Konflik Gaza

Konflik yang sedang berlangsung di Gaza juga berkontribusi pada pembatasan kebebasan sipil. Serangan di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, dan tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza sejak saat itu, telah menewaskan lebih dari 50.600 warga Palestina (per 8 April 2025), yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Situasi ini telah menciptakan lingkungan di mana kebebasan berekspresi ditekan dan hak-hak sipil dilanggar.

Amerika Serikat: Ruang Kebebasan Menyempit

Laporan Civicus juga menyoroti bahwa bahkan di negara-negara yang dianggap sebagai benteng kebebasan sipil, seperti Amerika Serikat (AS), ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyempit. AS diklasifikasikan sebagai 'terbatas/menyempit' dalam hal kebebasan sipil, yang menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul sedang terancam.

Sejak Oktober 2023, AS telah menyaksikan gelombang protes solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan rakyat Palestina. Namun, lonjakan protes ini ditanggapi dengan respons yang keras dan penuh kekerasan oleh pihak berwenang. Pada April dan Mei 2024 saja, lebih dari 3.200 mahasiswa, fakultas, staf, dan jurnalis ditahan dalam penggerebekan kampus di seluruh negeri.

Rekomendasi Civicus

Laporan Civicus menyerukan kepada pemerintah, badan internasional, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan sipil. Rekomendasi utama meliputi pencabutan undang-undang yang menghambat kerja masyarakat sipil, mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia, jurnalis, pengunjuk rasa, dan anggota kelompok terpinggirkan.

Civicus juga menekankan pentingnya konsultasi publik dan masyarakat sipil yang memadai sebelum penyusunan undang-undang, serta akses internet yang dapat diandalkan dan tanpa hambatan tanpa adanya penghentian paksa di masa krisis. Organisasi tersebut juga mendesak pejabat terpilih untuk mengecam secara terbuka pernyataan yang bersifat memfitnah, ancaman, tindakan intimidasi, dan stigmatisasi.

Temuan laporan Civicus menggarisbawahi pentingnya membela kebebasan sipil dan memastikan bahwa suara-suara pro-Palestina dan kelompok terpinggirkan lainnya tidak dibungkam. Dengan mengambil tindakan untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan sipil, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Laporan lengkap Civicus dapat diakses di situs web resmi mereka.