Dialog Panas Prabowo-Najwa: Menggugat Transparansi Pembahasan UU

Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Presiden terpilih Prabowo Subianto beradu argumentasi dengan Founder Narasi, Najwa Shihab, mengenai isu krusial transparansi dalam proses legislasi di Indonesia. Perbincangan yang berlangsung hangat ini menyoroti minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan undang-undang oleh DPR dan pemerintah.

Najwa Shihab secara lugas mempertanyakan sulitnya akses masyarakat terhadap draf resmi rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial, seperti RUU TNI dan RUU Polri. Pertanyaan ini mengarah pada kekhawatiran bahwa proses legislasi berjalan tertutup dan tidak melibatkan aspirasi publik secara memadai.

Sorotan pada Proses Legislasi yang Kurang Partisipatif

Berikut adalah poin-poin penting dari dialog antara Prabowo Subianto dan Najwa Shihab:

• Partisipasi Publik yang Minim: Najwa menyoroti bahwa proses legislasi semakin menjauh dari rakyat dan tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Ia mencontohkan RUU Polri, RUU Kejaksaan, dan RUU Penyiaran sebagai contoh kecenderungan serupa.
• Jawaban Prabowo: Prabowo berargumen bahwa undang-undang dibahas oleh partai politik yang dipilih oleh rakyat. Namun, ia juga berjanji akan memberikan perhatian khusus pada isu transparansi dan mempelajari draf RUU secara detail.
• Akses Terhadap Draf Resmi: Najwa mempertanyakan mengapa draf resmi RUU tidak dibuka untuk publik. Prabowo mengakui bahwa mekanisme ini perlu diperbaiki dan menekankan bahwa ada banyak naskah tidak resmi yang beredar.
• Proses yang Tidak Transparan: Najwa menyoroti bahwa pembahasan RUU seringkali terjadi di luar Kompleks Parlemen dan prosesnya tidak transparan.
• Tanggapan Prabowo: Prabowo menjelaskan bahwa praktik "konsinyering" (kerja intensif tanpa henti) sering dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Namun, ia membuka diri untuk memperbaiki mekanisme transparansi.
• Peran Wakil Rakyat: Prabowo menekankan bahwa rakyat memiliki wakil di DPR yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun koalisinya mendominasi DPR, keputusan tetap harus disetujui oleh semua pihak.
• Komitmen Transparansi: Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dalam proses legislasi. Ia meminta agar informasi yang beredar tidak "mengarang" dan menekankan bahwa ia sendiri belum mengirimkan surat resmi ke DPR terkait RUU tertentu.

Implikasi dan Harapan

Dialog antara Prabowo dan Najwa Shihab ini menjadi momentum penting untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses legislasi di Indonesia. Kritik yang disampaikan Najwa mencerminkan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Janji Prabowo untuk memberikan perhatian khusus pada isu transparansi dan memperbaiki mekanisme akses terhadap draf RUU menjadi harapan baru. Namun, implementasi janji ini akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses legislasi.

Ke depan, penting bagi DPR dan pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya. Partisipasi publik yang bermakna akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Proses legislasi yang transparan dan partisipatif adalah fondasi penting bagi negara demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, dialog antara Prabowo dan Najwa Shihab ini harus menjadi titik awal untuk reformasi yang lebih mendalam dalam sistem legislasi di Indonesia.