Sri Mulyani: Layanan Coretax Semakin Efisien, Upaya Redam Potensi Sengketa Dagang dengan AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keyakinannya bahwa perbaikan berkelanjutan pada layanan Coretax akan secara signifikan meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meredam potensi komplain dari United States Trade Representatives (USTR) terkait penerapan tarif timbal balik impor dan isu-isu kepabeanan.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi dengan Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8 April 2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa optimalisasi Coretax akan mempercepat proses pemeriksaan, penanganan keberatan, dan validasi data melalui integrasi layanan. "Coretax kita sudah makin membaik, ini akan mempercepat proses pemeriksaan proses keberatan dan termasuk validasi dari instansi melalui layanan. Ini membuat nanti dokumentasi menjadi lebih mudah," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti beberapa dampak positif dari peningkatan efisiensi Coretax, termasuk:

• Tidak ada pemeriksaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah Rp 100 juta. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban administrasi bagi kelompok wajib pajak dengan penghasilan menengah ke bawah.
• Pengembalian kelebihan bayar PPN secara otomatis. Melalui Coretax, pengembalian kelebihan bayar PPN dapat dilakukan secara otomatis, yang akan sangat mempengaruhi cash flow perusahaan.
• Penggunaan rentang harga berbasis bukti valid untuk nilai kepabeanan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan transparansi dalam penentuan nilai kepabeanan, sekaligus merespon komplain dari pengusaha AS terkait isu ini. "Kita akan menggunakan rentang harga yang berbasis bukti yang valid dengan kepastian," tegas Sri Mulyani.

Pernyataan Sri Mulyani ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan Coretax yang semakin optimal, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mengurangi potensi sengketa dagang dengan mitra-mitra internasional, khususnya Amerika Serikat.

Pengembangan Coretax menjadi krusial dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Investasi besar dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk mengoperasikan Coretax menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam reformasi perpajakan. Implementasi Coretax tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak, terutama perusahaan. Kecepatan pengembalian pajak dan kepastian hukum menjadi daya tarik utama bagi investor.

Peningkatan efisiensi Coretax juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak dalam beberapa tahun mendatang, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial. Keberhasilan Coretax akan menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan adil. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global dan menarik investasi asing yang lebih besar.