Prabowo Singgung Efisiensi Anggaran dan Dampaknya pada Fasilitas Pejabat

Presiden Prabowo Subianto menyoroti implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada realisasi pengadaan kendaraan dinas bagi sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam forum Sarasehan Ekonomi yang disiarkan secara virtual, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi ini.

"Banyak pejabat, termasuk menteri, yang belum mendapatkan mobil dinas. Mereka bekerja keras selama enam bulan terakhir ini seperti kerja bakti," ujar Prabowo, Rabu (9/4/2025), menggarisbawahi dedikasi para pejabat meskipun dengan keterbatasan fasilitas.

Apresiasi untuk Sri Mulyani

Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, atas langkahnya membuka kembali pemblokiran anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas. Keputusan ini diharapkan dapat mempercepat proses realisasi pengadaan kendaraan dinas yang telah tertunda.

"Terima kasih karena pemblokiran sudah mulai dicairkan," ungkap Prabowo.

Inpres Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025. Inpres ini bertujuan untuk melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan alokasi Rp 256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Fokus utama efisiensi anggaran adalah pengurangan biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dianggap kurang penting. Pemerintah mengklaim telah berhasil menghemat lebih dari Rp 20 triliun dari biaya perjalanan dinas.

Pemerintah juga menargetkan penghematan hingga Rp 22 triliun melalui penghapusan kegiatan studi banding, yang rencananya akan dialokasikan untuk perbaikan fasilitas pendidikan.

Tujuan Efisiensi Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah penghematan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara, termasuk biaya operasional kementerian.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.