Gelombang PHK Terjang Riau: Ribuan Pekerja PT Sambu Dirumahkan Akibat Penurunan Produksi Kelapa

Krisis ekonomi lokal melanda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, dengan ribuan pekerja di sektor pengolahan kelapa kehilangan pekerjaan mereka dalam dua bulan pertama tahun 2025. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal ini menempatkan Riau pada posisi yang mengkhawatirkan secara nasional.

Lonjakan Angka PHK di Awal Tahun

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rahmat, mengungkapkan bahwa total 3.128 pekerja telah dirumahkan oleh perusahaan pengolahan kelapa terkemuka, PT Pulau Sambu Guntung dan PT RSUP, keduanya merupakan bagian dari Sambu Group. Penurunan drastis dalam produksi kelapa menjadi penyebab utama gelombang PHK ini.

"Kami telah berdiskusi dengan pihak perusahaan mengenai PHK terhadap 3.128 pekerja tersebut. Masalah utama di Sambu Group adalah penurunan produksi kelapa," ujar Bobby kepada awak media di Pekanbaru, Rabu (9/4/2025).

Data yang disampaikan Bobby mencakup periode Januari hingga Februari 2025. Ia menegaskan bahwa hingga Maret dan April, belum ada laporan tambahan PHK dari perusahaan tersebut atau perusahaan lain di Inhil.

"Kami telah berkoordinasi dengan Disnaker Inhil, dan sejak Maret-April tidak ada PHK baru. Data 3.128 itu khusus untuk Januari-Februari dan hanya terjadi di Sambu Group," jelasnya.

Upaya Pemulihan dan Bantuan Pemerintah

Kabar baiknya, sebagian pekerja yang terkena PHK telah dipanggil untuk mengikuti proses seleksi ulang, membuka peluang untuk dipekerjakan kembali. Namun, keputusan akhir bergantung pada peningkatan produksi kelapa perusahaan.

"Beberapa pekerja sudah mulai mengikuti seleksi ulang untuk kemungkinan dipekerjakan kembali. Ini sangat tergantung pada volume buah kelapa yang masuk ke perusahaan," kata Bobby.

Pemerintah Provinsi Riau tidak tinggal diam dan tengah menyiapkan berbagai program untuk membantu para pekerja yang terdampak. Program-program tersebut meliputi:

• Kegiatan Padat Karya: Menciptakan lapangan kerja sementara untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur.
• Pelatihan Kerja: Meningkatkan keterampilan pekerja agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Pemprov Riau berharap agar para pekerja yang telah lama mengabdi di Pulau Burung dan Sambu Group dapat segera dipekerjakan kembali atau menemukan pekerjaan alternatif yang sesuai.

"Kondisi di Pulau Burung dan PT. Sambu membuat para pekerja ini sudah lama bekerja di sana. Kami berharap mereka bisa dipekerjakan lagi atau menemukan pekerjaan lain," imbuhnya.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Riau telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menangani masalah PHK ini dan mencegah terjadinya PHK lanjutan. Koordinasi ini meliputi:

• Pemantauan Kondisi Perusahaan: Memantau perkembangan produksi kelapa dan kondisi keuangan perusahaan untuk mengantisipasi potensi PHK lanjutan.
• Fasilitasi Dialog: Memfasilitasi dialog antara perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik.
• Penyediaan Informasi Pasar Kerja: Menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan dan peluang usaha di wilayah lain.

Krisis PHK di Inhil ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Riau. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan, para pekerja yang terdampak dapat segera memperoleh pekerjaan kembali dan perekonomian daerah dapat pulih.