Krisis Kelapa Picu Gelombang PHK di Riau, Pemerintah Provinsi Siapkan Langkah Antisipasi

Pekanbaru - Provinsi Riau tengah menghadapi tantangan serius dengan melonjaknya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa ribuan pekerja. Data terbaru menunjukkan, Riau kini menduduki peringkat kedua nasional dalam jumlah PHK, sebuah situasi yang memicu kekhawatiran mendalam dari Gubernur Abdul Wahid dan jajaran pemerintah daerah.

Menurut data yang dihimpun, lebih dari 3.128 pekerja dari PT Pulau Sambu Guntung dan PT RSUP, yang merupakan bagian dari Sambu Group di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan mereka. PHK massal ini bukan disebabkan oleh kebijakan ekspor bahan mentah, melainkan dipicu oleh penurunan drastis produksi kelapa rakyat, yang menjadi bahan baku utama bagi industri pengolahan kelapa seperti Sambu Group.

"Dari data yang kami terima, Riau berada di urutan kedua tertinggi dalam hal PHK di seluruh provinsi. Lebih dari 3.000 pekerja telah dirumahkan, dan sebagian besar berasal dari PT Sambu di Indragiri Hilir," ungkap Gubernur Wahid usai rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau di Pekanbaru.

Anjloknya Produksi Kelapa: Akar Masalah PHK

Gubernur Wahid menjelaskan, penurunan produksi kelapa rakyat sangat signifikan. Jika sebelumnya satu hektar kebun kelapa rakyat mampu menghasilkan sekitar 10.000 butir kelapa dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan, kini hanya menghasilkan sekitar 5.000 butir. Penurunan produksi mencapai 50% ini menjadi pukulan telak bagi perusahaan pengolahan kelapa.

Beberapa faktor disinyalir menjadi penyebab utama anjloknya produksi kelapa. Di antaranya adalah:

• Kondisi Alam: Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa.
• Usia Tanaman: Sebagian besar tanaman kelapa di Riau telah berusia tua, antara 35 hingga 40 tahun, sehingga produktivitasnya menurun.
• Tata Kelola Perairan: Sistem tata kelola perairan yang buruk menyebabkan intrusi air laut, yang merusak lahan perkebunan kelapa.

Menyadari dampak serius dari situasi ini, Gubernur Wahid menekankan pentingnya data yang akurat dari BPS untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Ia juga menyoroti kebutuhan akan data kemiskinan ekstrem yang lebih rinci dan terfokus, agar program-program intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengeluarkan masyarakat dari persoalan kemiskinan.

Langkah Pemerintah Daerah Mengatasi Dampak PHK

Pemerintah Provinsi Riau tidak tinggal diam dalam menghadapi gelombang PHK ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rahmat, menjelaskan bahwa data PHK di PT Pulau Sambu Guntung dan PT RSUP mencakup periode Januari hingga Februari 2025. Disnakertrans Riau telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menangani persoalan ini dan mencegah terjadinya PHK lanjutan.

"Kami sedang menyiapkan sejumlah program untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK, termasuk kegiatan padat karya dan pelatihan kerja," ujar Bobby.

Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa sebagian pekerja yang terdampak PHK telah mulai menjalani proses seleksi ulang untuk kemungkinan dipekerjakan kembali. Hal ini memberikan secercah harapan bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi terbaik dalam mengatasi krisis kelapa dan dampak PHK yang ditimbulkannya. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPS, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan perusahaan-perusahaan terkait, terus dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Riau.