Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyerukan perubahan signifikan dalam kebijakan impor Indonesia, dengan fokus utama pada penghapusan sistem kuota yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Seruan ini disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi yang diadakan di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025), di mana Prabowo menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan terbuka bagi semua pelaku ekonomi.

Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik pembatasan impor melalui kuota, terutama untuk komoditas yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Ia berpendapat bahwa sistem kuota cenderung menimbulkan inefisiensi, memperlambat distribusi barang, dan membuka peluang bagi praktik korupsi serta kolusi. Sebagai gantinya, Prabowo mengusulkan pendekatan yang lebih liberal, di mana perusahaan yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk melakukan impor diberikan kebebasan untuk melakukannya tanpa terbebani oleh batasan kuota yang kaku.

Reformasi Kebijakan Impor

Prabowo juga menyoroti perlunya menghindari praktik penunjukan importir secara eksklusif oleh pemerintah. Ia berpendapat bahwa semua pelaku usaha, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan impor. Dengan membuka pintu bagi lebih banyak pemain, diharapkan akan tercipta persaingan yang sehat, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih kompetitif dan ketersediaan barang yang lebih luas.

"Saya perintahkan untuk menghilangkan kebijakan kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas," tegas Prabowo.

Dampak Positif Bagi Dunia Usaha

Presiden terpilih meyakini bahwa kemudahan dalam proses impor akan memberikan dorongan positif bagi dunia usaha, khususnya dalam hal penyediaan bahan baku dan produk kebutuhan pokok. Ia juga menekankan bahwa reformasi kebijakan impor ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan berkelanjutan. Dengan mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan transparansi, diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan Penghapusan Kuota Impor

Prabowo bahkan mengulangi seruannya untuk menghapus sistem kuota impor hingga dua kali, menekankan bahwa semua pelaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengimpor komoditas penting seperti daging. Ia menolak diskriminasi terhadap perusahaan tertentu dan menekankan bahwa rakyat Indonesia cukup cerdas untuk membuat pilihan yang tepat tanpa perlu adanya pembatasan kuota yang tidak perlu.

"Tidak usah ada kuota, kuota, kuota apalagi semua. Tidak ada. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Jangan bikin kuota hanya untuk perusahaan ABC saja yang boleh impor. Sudahlah jangan pakai praktik itu lagi ya," pungkas Prabowo.

Dengan langkah ini, Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk mereformasi ekonomi Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan. Penghapusan kuota impor diharapkan menjadi langkah awal dalam serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.