Korea Utara: Denuklirisasi Dianggap Sebagai Mimpi Belaka oleh Kim Yo Jong

Pyongyang, Korea Utara - Kim Yo Jong, adik perempuan sekaligus tokoh berpengaruh dalam pemerintahan Kim Jong Un, mengeluarkan pernyataan keras yang meremehkan prospek denuklirisasi Korea Utara. Melalui Korean Central News Agency (KCNA), ia menyampaikan bahwa upaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan program nuklirnya adalah sebuah "khayalan" yang tidak akan pernah terwujud.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas deklarasi bersama dari para diplomat Korea Selatan, Jepang, dan AS yang menegaskan komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh Korea Utara. Pernyataan tersebut dikeluarkan di sela-sela pertemuan NATO, yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Kim Yo Jong secara blak-blakan menolak gagasan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan "paling bermusuhan" dan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), nama resmi Korea Utara. Ia juga mengecam AS, Jepang, dan Korea Selatan karena terus-menerus membahas denuklirisasi, yang menurutnya hanya mencerminkan keputusasaan mereka.

Ini bukan pertama kalinya Kim Yo Jong menyampaikan pernyataan pedas terhadap AS dan sekutunya. Awal bulan Maret, ia mengkritik kunjungan kapal induk AS ke Busan, Korea Selatan, dan menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan kebijakan bermusuhan dari pemerintahan sebelumnya. Sikap keras ini menggarisbawahi pandangan Pyongyang bahwa program nuklirnya adalah aset strategis yang tidak akan dinegosiasikan.

Kemunduran Diplomasi dan Ambisi Nuklir Korea Utara

Sejak pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Presiden Trump di Hanoi pada tahun 2019 berakhir tanpa kesepakatan, Korea Utara telah meningkatkan upaya untuk memperkuat kemampuan nuklir dan militernya. Negara tersebut telah melakukan serangkaian uji coba rudal balistik dan terus mengembangkan senjata nuklirnya. Kegagalan diplomasi untuk menghasilkan kemajuan telah menyebabkan kebuntuan, dengan kedua belah pihak mempertahankan posisi yang tidak dapat didamaikan.

Kim Yo Jong juga mengkritik pemerintahan Trump karena menyebut Korea Utara sebagai kekuatan nuklir. Retorika ini dipandang sebagai pengakuan implisit atas status nuklir Korea Utara, yang semakin merusak upaya denuklirisasi. Pemerintahan Trump sebelumnya sempat terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi dengan Korea Utara, termasuk pertemuan bersejarah antara Trump dan Kim Jong Un pada tahun 2018. Namun, pembicaraan tersebut akhirnya gagal mencapai kesepakatan yang berarti.

Implikasi Regional dan Global

Penolakan Korea Utara terhadap denuklirisasi memiliki implikasi yang luas bagi keamanan regional dan global. Program nuklir negara tersebut menimbulkan ancaman bagi Korea Selatan, Jepang, dan AS, serta mengganggu stabilitas di Asia Timur Laut. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara juga merusak upaya non-proliferasi global dan meningkatkan risiko bahwa negara lain dapat mengejar senjata nuklir.

Komunitas internasional harus terus menekan Korea Utara untuk meninggalkan program nuklirnya dan kembali ke perundingan. Sanksi, diplomasi, dan dialog semuanya diperlukan untuk mencapai hasil yang damai dan dapat diverifikasi. Namun, prospek keberhasilan tetap tidak pasti, mengingat penolakan keras Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

• Diplomasi: Perlu adanya upaya diplomasi yang berkelanjutan antara Korea Utara dan negara-negara yang berkepentingan, termasuk AS, Korea Selatan, Jepang, dan China. Diplomasi dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk negosiasi.
• Sanksi: Sanksi ekonomi dan diplomatik dapat digunakan untuk menekan Korea Utara agar mengubah perilakunya. Sanksi harus ditargetkan pada program nuklir dan rudal negara tersebut, serta pada entitas yang mendukung program tersebut.
• Dialog: Dialog antar-Korea dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara kedua negara. Dialog juga dapat memberikan platform untuk membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama, seperti denuklirisasi dan keamanan.