DPRD DKI Jakarta Dorong Audit Komprehensif Bank DKI Pasca-Gangguan Sistem, Indikasi Kebocoran Jadi Sorotan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap Bank DKI, menyusul serangkaian gangguan sistem yang berdampak pada layanan perbankan digital. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat dan dugaan indikasi kebocoran sistem yang perlu diinvestigasi secara mendalam.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menekankan pentingnya audit independen yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Audit eksternal ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dan transparan terhadap sistem dan operasional Bank DKI.

"Kami merekomendasikan audit internal dan eksternal oleh BPK dan OJK, serta audit menyeluruh," ujar Nova usai rapat dengan manajemen Bank DKI di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Dampak Gangguan Sistem dan Respon DPRD

Gangguan layanan perbankan digital yang berlangsung lebih dari sepuluh hari telah memicu keresahan di kalangan nasabah. Ketidakmampuan mengakses layanan, termasuk transfer dana, telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian potensial bagi masyarakat. Bahkan, anggota dewan pun turut merasakan dampaknya.

Selain audit, Nova menyoroti perlunya evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM) di Bank DKI. Ia mengusulkan agar pegawai yang dinilai tidak kompeten segera dipindahkan atau diberikan pelatihan yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bank DKI memiliki tim yang handal dan mampu mengelola sistem perbankan dengan baik.

"Kompetensi dan audit internal serta eksternal diperlukan," tegasnya.

Tidak Ada Dana Nasabah yang Hilang, Investigasi Terus Berlanjut

Meski belum ada laporan mengenai hilangnya dana nasabah akibat gangguan sistem, Nova menegaskan bahwa proses penghitungan dan investigasi terhadap dugaan kebocoran sistem masih terus dilakukan. Pihak Bank DKI telah memberikan keterangan bahwa dana nasabah aman, namun kehati-hatian tetap diutamakan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengungkapkan bahwa gangguan sistem yang dialami Bank DKI bukan yang pertama kali terjadi. Menanggapi hal ini, Nova menyatakan bahwa jika ditemukan unsur pidana, kasus ini akan dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Fokus saat ini adalah pada perbaikan dan pengamanan sistem IT.

Tindakan Gubernur dan Dugaan Keterlibatan Orang Dalam

Gubernur Pramono Anung telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI karena dinilai lalai dalam mengelola sistem IT. Jabatan tersebut kini dirangkap oleh Direktur Umum.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali," kata Pramono, yang menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam dan lemahnya pengawasan sistem IT.

Pramono juga meminta Bank DKI untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Rekomendasi DPRD dan Langkah Selanjutnya

Berikut adalah poin-poin rekomendasi utama dari DPRD DKI Jakarta:

• Audit internal dan eksternal oleh BPK dan OJK.
• Evaluasi dan peningkatan kompetensi SDM.
• Investigasi mendalam terhadap dugaan kebocoran sistem.
• Pelaporan ke Bareskrim Polri jika ditemukan unsur pidana.
• Perbaikan dan pengamanan sistem IT.

DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa Bank DKI mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah kejadian serupa di masa depan.