Realisasi Bansos Triwulan Pertama 2025 Tembus Rp 18 Triliun, Mensos Paparkan Strategi Penyaluran Era Prabowo

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melaporkan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode triwulan pertama tahun 2025 mencapai angka Rp 18 triliun. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan laporan ini kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

"Di awal pemerintahan Presiden Prabowo, kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka," ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025). Pernyataan ini menekankan pentingnya DTSEN sebagai landasan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Fokus Penyaluran dan Anggaran

Dana sebesar Rp 18 triliun tersebut merupakan bagian dari total anggaran bansos yang dialokasikan untuk tahun 2025, mencapai lebih dari Rp 120 triliun. Penyaluran bansos ini dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan (triwulanan), melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia. Biaya operasional penyaluran melalui kedua lembaga ini mencapai Rp 97 miliar.

Selain bansos reguler, Kemensos juga menjalankan beberapa program bantuan sosial lainnya, antara lain:

• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Program ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,86 triliun untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Program Keluarga Harapan (PKH): PKH menyasar 10 juta KPM dengan total anggaran Rp 28,79 triliun.
• Bantuan untuk Yatim Piatu: Sebanyak 294 ribu anak yatim piatu menerima bantuan dengan total anggaran Rp 705,6 miliar.
• Program Permakanan Lansia: Kemensos menyediakan program permakanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun, dengan memberikan BPNT untuk makan pagi dan siang yang dikirimkan satu kali saat sarapan kepada 136 ribu penerima manfaat. Total anggaran untuk program ini adalah Rp 74,76 triliun.

Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah juga memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96,8 juta jiwa, dengan total anggaran mencapai Rp 48,78 triliun.

Gus Ipul menambahkan, jika seluruh anggaran tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai lebih dari Rp 120 triliun yang berasal dari Kementerian Sosial.

DTSEN Sebagai Basis Data Utama

Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi terobosan penting dalam penyaluran bansos di era pemerintahan Prabowo. DTSEN diharapkan dapat meminimalisir kesalahan penyaluran dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Data ini akan terus diperbarui dan dimutakhirkan secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansinya.