DPRD DKI Desak Audit Sistem IT Bank DKI Pasca-Gangguan Layanan JakOne Mobile

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi (TI) Bank DKI, menyusul serangkaian gangguan layanan digital JakOne Mobile yang meresahkan nasabah. Desakan ini muncul setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Direktur Informasi Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, akibat insiden tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan apresiasinya atas respons cepat Gubernur Pramono Anung. Namun, ia menekankan bahwa penonaktifan tersebut hanyalah langkah awal. Kenneth mendesak pembenahan total pada departemen teknologi dan operasional Bank DKI, serta meminta Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto, untuk segera mencari pengganti yang kompeten dan responsif.

"Permasalahan terkait sistem perbankan ini sangat sensitif. Kepercayaan publik adalah kunci utama," ujar Kenneth dalam keterangan persnya.

Kenneth menilai, gangguan sistem yang berkepanjangan mengindikasikan kelemahan mendasar pada sistem core banking dan infrastruktur TI Bank DKI. Ironisnya, hal ini terjadi setelah Bank DKI menerima penghargaan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2025. Ia mempertanyakan kesiapan Bank DKI dalam menghadapi potensi gangguan serius, termasuk implementasi sistem manajemen risiko, perencanaan pemulihan bencana (disaster recovery), dan business continuity planning (BCP).

"Seharusnya Bank DKI memiliki sistem yang mumpuni untuk meminimalisir dampak gangguan, apalagi terjadi saat volume transaksi sedang tinggi seperti saat libur Idul Fitri," tegasnya.

Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Kenneth menekankan bahwa gangguan layanan ini menjadi momentum evaluasi serius bagi Bank DKI. Lebih dari sekadar mengejar penghargaan, Bank DKI harus fokus membangun layanan digital yang handal dan terpercaya. Ia juga menuntut pertanggungjawaban Bank DKI atas insiden terpotongnya saldo nasabah saat menggunakan QRIS, meskipun transaksi gagal.

"Bank DKI harus bertanggung jawab atas hal ini, dan harus membuat kanal khusus untuk menerima komplain masalah terkait beserta dengan bukti-buktinya, kemudian saldo nasabah tersebut harus dikembalikan demi terjaganya reputasi dan kredibilitas Bank DKI di mata publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Kenneth merekomendasikan beberapa langkah konkret untuk membenahi sistem IT Bank DKI:

• Audit Sistem IT: Audit menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam sistem yang ada.
• Pemeliharaan Rutin: Jadwal pemeliharaan preventif untuk memastikan semua komponen sistem berfungsi optimal.
• Peningkatan Infrastruktur: Pertimbangkan peningkatan kapasitas server, sistem keamanan, dan skalabilitas, terutama jika gangguan disebabkan oleh tingginya volume transaksi.
• Komunikasi Terbuka: Jalin komunikasi yang transparan dengan nasabah untuk memastikan masalah diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Kenneth mengingatkan bahwa reputasi Bank DKI, sebagai bank daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sangat penting. Ia khawatir gangguan layanan yang terus berulang dapat memicu eksodus nasabah ke bank lain, yang pada akhirnya akan mencoreng nama baik Pemprov DKI dan Gubernur Pramono Anung.

"Bagaimana Jakarta mau menjadi kota global, kalau kapasitas bank daerahnya masih seperti ini?" pungkasnya.

Dengan adanya kejadian ini, diharapkan Bank DKI dapat berbenah diri dan meningkatkan kualitas layanan demi kepercayaan dan kepuasan nasabah.