Liberalisasi Impor: Peluang dan Tantangan Sektor Logistik Nasional

Jakarta, 17 Mei 2024 - Kebijakan pemerintah terkait penghapusan kuota impor dan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menuai beragam tanggapan dari pelaku industri. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memandang kebijakan ini sebagai pedang bermata dua yang berpotensi mendorong pertumbuhan sektor logistik, namun juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.

Ketua Umum ALFI, M. Akbar Djohan, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa liberalisasi impor akan meningkatkan volume barang yang masuk ke Indonesia. Hal ini secara langsung akan berdampak positif pada aktivitas logistik seperti bongkar muat, transportasi, dan pergudangan.

"Penghapusan kuota impor akan memicu peningkatan volume barang yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan berdampak pada peningkatan aktivitas bongkar muat, transportasi, dan pergudangan," ujar Akbar.

Selain itu, pelonggaran TKDN juga akan mempermudah industri dalam mendapatkan komponen-komponen spesifik yang belum mampu diproduksi di dalam negeri. Industri seperti otomotif dan elektronik yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan lokal, akan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Dengan demikian, biaya logistik dapat ditekan karena perusahaan tidak perlu lagi mencari alternatif pasokan yang lebih mahal.

Namun, Akbar mengingatkan bahwa peningkatan volume impor juga berpotensi membebani infrastruktur logistik yang ada. Pelabuhan dan bandara di Indonesia saat ini seringkali mengalami kepadatan. Jika tidak ada peningkatan kapasitas, penumpukan kontainer dan keterlambatan pengiriman akan menjadi masalah serius.

Tantangan Bagi Perusahaan Logistik Lokal

Kebijakan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan logistik kecil dan menengah (UMKM). Persaingan dengan operator asing yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih kuat akan semakin ketat. Tanpa adanya perlindungan kebijakan yang tepat, UMKM logistik lokal dapat terpinggirkan.

ALFI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan ini. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:

• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur: Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat untuk menghindari kemacetan logistik.
• Insentif Bagi Operator Lokal: Pemerintah perlu memberikan insentif bagi operator logistik lokal agar mereka dapat bersaing dengan operator asing.
• Sinergi dengan Industri Manufaktur: Pemerintah perlu mendorong sinergi antara sektor logistik dan industri manufaktur untuk menciptakan rantai pasok yang efisien.
• Skema Pendampingan dan Pembiayaan: Pemerintah perlu menyediakan skema pendampingan dan kemudahan pembiayaan bagi perusahaan logistik dalam negeri.

Akbar optimis bahwa dengan langkah-langkah penyeimbang yang tepat, sektor logistik dapat mengambil manfaat maksimal dari kebijakan liberalisasi impor ini. ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait untuk memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN.

"Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia menuju tingkat global," kata Akbar.

Dukungan Perbankan Bagi UMKM Logistik

Lebih lanjut, Akbar menekankan pentingnya dukungan perbankan, terutama dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bagi UMKM di sektor logistik. Dukungan ini sangat penting untuk membantu UMKM menghadapi tantangan global, termasuk tekanan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

UMKM logistik membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dengan suku bunga yang kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan biaya operasional akibat kebijakan tarif resiprokal AS telah membebani pelaku UMKM logistik.

Dukungan perbankan, seperti kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel, dinilai krusial untuk membantu mereka memitigasi dampak tersebut. ALFI mendorong perbankan nasional untuk proaktif dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif, termasuk pendanaan jangka pendek untuk modal kerja maupun investasi jangka panjang dalam teknologi dan infrastruktur.

ALFI juga mendorong perbankan, terutama Himbara, untuk mempermudah UMKM mengakses program pembiayaan yang telah disediakan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Dengan dukungan penuh perbankan, UMKM logistik tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global.

Sektor logistik merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap perdagangan domestik dan internasional. Dukungan terhadap UMKM di sektor ini akan memperkuat ketahanan rantai pasok nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.