DPR Ingatkan Pemerintah Soal Potensi Disrupsi Pasar Lokal Pasca Penghapusan Kuota Impor

Jakarta, [Tanggal Sekarang] - Keputusan pemerintah untuk menghapus kuota impor, khususnya pada komoditas yang vital bagi kebutuhan masyarakat luas, menuai perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan kuota impor. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan pasar lokal.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk mempermudah perdagangan dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat," ujar Rahayu Saraswati dalam keterangan persnya. "Namun, kami juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar penghapusan kuota impor ini tidak justru menjadi celah bagi masuknya barang-barang jadi yang membanjiri pasar domestik dan melemahkan daya saing produk-produk lokal kita."

Rahayu Saraswati menekankan bahwa penghapusan kuota impor harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk melindungi industri dalam negeri. Ia menyoroti potensi praktik penimbunan barang impor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan fasilitas impor bahan baku untuk tujuan yang menyimpang.

"Bea Cukai memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mencegah penyalahgunaan fasilitas impor," tegasnya. "Kami meminta agar Bea Cukai meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan industri dalam negeri dan mengganggu stabilitas pasar."

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan jajarannya untuk menghapus kuota impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini bertujuan untuk merampingkan birokrasi, mempermudah perdagangan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Prabowo menekankan bahwa penghapusan kuota impor akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

"Siapa pun yang mampu dan ingin mengimpor, silakan, bebas. Tidak ada lagi penunjukan-penunjukan eksklusif," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Namun, Rahayu Saraswati mengingatkan bahwa kebebasan impor harus disertai dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ia berharap pemerintah dapat segera menyusun regulasi yang komprehensif untuk mengatur impor dan melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pengawasan Ketat: Bea Cukai harus meningkatkan pengawasan terhadap impor, terutama terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas impor bahan baku.
• Perlindungan Industri Lokal: Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk-produk impor.
• Regulasi yang Komprehensif: Perlu adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur impor dan melindungi pasar domestik.
• Kemitraan dengan Pelaku Usaha: Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk mendapatkan masukan dan memastikan kebijakan yang efektif.

Penghapusan kuota impor adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi dampak negatif terhadap pasar lokal.