Inpres Nomor 6/2025: Langkah Strategis Prabowo Wujudkan Swasembada Beras

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengamanatkan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Inpres ini menjadi fondasi penting dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dan merealisasikan swasembada beras, sebuah visi yang menjadi prioritas utama. Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk melindungi petani dan memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Inpres ini dirancang untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal, memberikan mereka kepastian pasar dan harga yang adil. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, yang merupakan tulang punggung sektor pertanian Indonesia. Dengan adanya Inpres ini, diharapkan kesejahteraan petani akan meningkat seiring dengan peningkatan produktivitas dan penyerapan hasil panen mereka.

Target dan Implementasi Inpres

Inpres Nomor 6/2025 menetapkan target ambisius untuk pengadaan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Perum Bulog akan ditugaskan untuk menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yaitu Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dengan kualitas apapun di tingkat petani. Harga ini diharapkan dapat memberikan insentif yang memadai bagi petani untuk menjual hasil panen mereka ke Bulog, sehingga memastikan pasokan beras yang stabil bagi CBP.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa Inpres ini adalah instrumen penting untuk mendorong penyerapan gabah/beras sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan impor beras, sehingga produksi dalam negeri harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Dengan demikian, Inpres ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Peran Bulog dan Bapanas dalam Implementasi Inpres

Pengadaan beras oleh Bulog akan didasarkan pada penugasan yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah melalui serangkaian rapat koordinasi di bidang pangan. Selain pengadaan, Bulog juga bertanggung jawab untuk menyalurkan CBP tidak hanya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tetapi juga untuk bantuan pangan, tanggap darurat bencana, dan keperluan lain yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

Bapanas memiliki peran sentral dalam implementasi Inpres ini. Tugas Bapanas meliputi penghitungan kebutuhan anggaran, memberikan penugasan kepada Bulog untuk penyelenggaraan CBP, menyusun struktur biaya HPP, menetapkan HPP, dan menyusun petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP. Selain itu, Bapanas juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan kompensasi dan margin penugasan yang wajar bagi Bulog.

Pentingnya CBP dalam Ketahanan Pangan

Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa stok CBP yang memadai merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. CBP dapat digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga di pasar ketika terjadi fluktuasi atau untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, CBP berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi beras pada Maret 2025 berada pada tren yang positif, yaitu 0,55 persen, setelah sebelumnya berada di 0,26 persen pada Februari 2025. Proyeksi produksi beras menunjukkan bahwa puncak panen raya terjadi pada Maret 2025 dengan produksi mencapai 5,57 juta ton. Namun, produksi diperkirakan akan menurun pada bulan-bulan berikutnya, yaitu 4,95 juta ton pada April dan 2,92 juta ton pada Mei. Oleh karena itu, penyerapan Bulog pada bulan April diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Peningkatan Stok CBP dalam Beberapa Tahun Terakhir

Bapanas dan Bulog telah berupaya untuk memperkuat stok CBP sejak tahun 2022. Pada akhir tahun 2022, total stok beras tercatat sebesar 326 ribu ton. Pada akhir tahun 2023, stok ini meningkat signifikan sebesar 148,5 persen menjadi 810 ribu ton. Pada akhir tahun 2024, total stok beras di Bulog mencapai 2 juta ton, yang merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Hingga akhir Maret 2025, total beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton.

Kecukupan stok beras di Bulog telah membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dengan stok yang memadai, pemerintah dapat melakukan intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Hal ini berdampak positif pada pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.