Peningkatan Ketegangan di Timur Tengah: Kapal Induk AS Kembali Berpatroli, Didahului Penetapan Houthi sebagai Organisasi Teroris

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat menyusul pengumuman pengerahan kembali kapal induk USS Harry S. Truman ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS (CENTCOM). Keputusan ini diambil hanya sehari setelah pemerintahan Amerika Serikat secara resmi menetapkan kelompok Houthi di Yaman sebagai organisasi teroris asing. Pengerahan armada tempur ini menjadi indikator kuat meningkatnya respons militer AS terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok pemberontak tersebut.

USS Harry S. Truman, yang baru saja menyelesaikan kunjungan pelabuhan di Teluk Souda setelah operasi selama dua bulan di Laut Merah, kembali beroperasi di perairan Timur Tengah. Sebelumnya, kapal induk ini terlibat insiden tabrakan dengan kapal dagang di dekat Port Said, Mesir, yang mengharuskan perbaikan. Namun, kembalinya USS Harry S. Truman ke wilayah tersebut menunjukkan komitmen AS untuk menghadapi ancaman keamanan yang berkembang di kawasan tersebut. Kehadiran kapal induk ini memberikan proyeksi kekuatan yang signifikan dan meningkatkan kemampuan AS untuk merespon secara cepat terhadap berbagai situasi, termasuk serangan-serangan potensial dari Houthi.

Situasi ini semakin diperumit oleh serangkaian insiden yang melibatkan Houthi dalam beberapa pekan terakhir. Kelompok tersebut mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik AS yang disebut melakukan “misi permusuhan” di langit Yaman. Pihak AS mengakui kehilangan kontak dengan satu drone MQ-9 di Laut Merah, dekat Yaman, dan menyatakan sedang melakukan penyelidikan. Drone tersebut diketahui sedang menjalankan operasi untuk mendukung Operasi Poseidon Archer, yang bertujuan untuk menargetkan aktivitas Houthi. Sebelumnya, pada bulan Februari, Houthi juga dilaporkan meluncurkan rudal permukaan-ke-udara ke arah jet tempur AS dan drone MQ-9 Reaper, meski serangan tersebut gagal mengenai sasaran.

Keputusan untuk menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing memberikan landasan hukum bagi AS untuk meningkatkan tindakan militer ofensif terhadap kelompok tersebut. Hal ini diyakini sebagai tanggapan atas meningkatnya serangan Houthi terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan tersebut. Penetapan ini sejalan dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump, yang memberikan otorisasi lebih luas bagi komandan militer AS untuk melancarkan serangan-serangan yang lebih agresif.

Menariknya, peningkatan aktivitas militer AS tidak berhenti pada pengerahan kapal induk. Pesawat pembom B-52 AS juga kembali melakukan misi di Timur Tengah, dikawal oleh jet tempur Israel. Meskipun AS belum secara resmi mengakui misi ini, operasi tersebut diyakini sebagai upaya untuk mengirimkan pesan tegas kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman. Meningkatnya aktivitas militer AS ini menunjukkan peningkatan kewaspadaan dan kesiapan AS untuk merespon berbagai ancaman yang mungkin muncul di Timur Tengah.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pengerahan kembali USS Harry S. Truman ke Timur Tengah.
• Penetapan Houthi sebagai organisasi teroris asing.
• Insiden jatuhnya drone MQ-9 Reaper.
• Serangan rudal Houthi yang gagal pada bulan Februari.
• Misi pesawat pembom B-52 yang dikawal jet tempur Israel.

Situasi di Timur Tengah terus berkembang dan membutuhkan pemantauan ketat. Pengerahan kekuatan militer AS yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah AS menganggap ancaman dari Houthi dan aktor lainnya sebagai hal yang serius dan memerlukan respons yang tegas.