Vietnam Bebaskan Biaya Pendidikan Negeri dari Prasekolah hingga SMA Mulai 2025

Pemerintah Vietnam melalui Politburo telah membuat keputusan monumental dalam sektor pendidikan: pembebasan biaya pendidikan di seluruh sekolah negeri. Kebijakan yang akan berlaku efektif September 2025 atau tahun ajaran 2025-2026 ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga sekolah menengah atas (SMA). Langkah ini merupakan tonggak sejarah yang signifikan dalam upaya perluasan akses pendidikan dan meringankan beban finansial keluarga di seluruh negeri.

Keputusan ini diambil menyusul usulan dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam. Politburo telah menugaskan Komite Partai Pemerintah untuk memimpin koordinasi implementasi kebijakan ini, melibatkan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang efisien di antara kementerian dan lembaga pemerintahan ini menjadi kunci keberhasilan program ini. Sejumlah daerah di Vietnam, seperti Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, dan Long An, telah menerapkan kebijakan serupa untuk siswa sekolah tertentu sebelumnya, memberikan gambaran awal atas dampak potensial program ini dalam skala nasional. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Vietnam yang berlaku saat ini, siswa sekolah dasar di sekolah negeri telah menikmati pendidikan gratis. Sementara itu, keringanan biaya pendidikan bagi siswa PAUD telah diberlakukan sejak 1 September 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Vietnam Nomor 81.

Respon positif telah mengemuka dari berbagai kalangan, termasuk para tenaga pendidik. Nguyen Van Hung, seorang guru dari Sekolah Menengah Lac Long (Kinh Mon), mengungkapkan rasa gembira atas kebijakan ini, menyatakan bahwa kabar tersebut disambut baik tidak hanya oleh para guru, tetapi juga oleh orang tua siswa. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah kemanusiaan yang berdampak besar, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah dengan banyak anak yang bersekolah. "Tidak hanya di Hai Duong, tetapi di daerah mana pun, masih banyak keluarga yang berada dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kondisi ekonomi sulit yang dapat benar-benar memahami nilai dari kebijakan dukungan ini," kata Nguyen Van Hung, sebagaimana dikutip dari laporan Bao Hai Duong.

Lebih dari sekadar pembebasan biaya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Menurut Nguyen Van Hung, program ini berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan, selaras dengan kebijakan partai dan negara, serta mencerminkan tren global di negara-negara maju. Beliau juga mengaitkan keberhasilan kebijakan ini dengan efektivitas kebijakan perampingan aparatur negara yang telah diterapkan sebelumnya. "Keputusan ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan perampingan aparatur yang telah dilaksanakan oleh partai dan negara dan telah dinikmati oleh rakyat," lanjutnya.

Implementasi kebijakan ini menandai komitmen kuat pemerintah Vietnam dalam membangun masa depan yang lebih cerah melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Keberhasilan program ini akan bergantung pada koordinasi antar lembaga pemerintah, pemantauan yang ketat, dan adaptasi terhadap tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan generasi mendatang yang lebih terdidik dan siap menghadapi tantangan global.