Sinergi Kementerian PANRB dan Kemensos Percepat Realisasi Sekolah Rakyat Demi Pendidikan Inklusif
Pemerintah terus memacu persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, dan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membahas akselerasi program ini dalam pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Rabu, 9 April 2025.
Inisiatif Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di berbagai pelosok Indonesia. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan yang akan menopang operasional Sekolah Rakyat.
"Kami berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan implementasi Sekolah Rakyat, terutama dalam hal penyediaan tenaga guru, tenaga pendidik, dan penguatan struktur kelembagaan yang solid," ujar Menteri Rini dalam keterangan persnya, Kamis (10/4/2025).
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB memiliki peran krusial dalam menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik yang kompeten, serta membangun kelembagaan yang efektif untuk program Sekolah Rakyat. Dukungan Kementerian PANRB meliputi:
- Aspek SDM: Memfasilitasi mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.
- Aspek Kelembagaan: Memperkuat kelembagaan Sekolah Rakyat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel.
Mensos Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Kementerian PANRB dalam mendukung program ini. Saat ini, telah teridentifikasi 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan seluruh tim yang telah merespons dengan sigap kebutuhan kami. Salah satu fokus utama adalah pemantapan kelembagaan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat diharapkan dapat dimulai pada Juli 2025 di daerah-daerah yang telah memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Beliau menekankan pentingnya menindaklanjuti semua saran dan ketentuan yang ada untuk memastikan kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik.
Presiden Prabowo Subianto, kata Gus Ipul, memberikan arahan agar program Sekolah Rakyat terus dimatangkan dan diperluas jangkauannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat, ditegaskan Gus Ipul, adalah sekolah gratis yang menyediakan seluruh kebutuhan siswa. Tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan program ini.
"Kami berdiskusi tentang tata kelola yang harus dibangun sejak awal, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan dapat diukur dan diawasi dengan baik. Selain itu, kami juga membahas kebutuhan sumber daya manusia, baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya," jelas Gus Ipul.
Diharapkan, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang efektif dalam mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan dan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.