Trump Perketat Cengkeraman pada Kebijakan Energi Nasional: Perintah Eksekutif Targetkan Aturan Iklim Negara Bagian

Presiden Donald Trump kembali menunjukkan komitmennya untuk menderegulasi sektor energi Amerika Serikat dengan menandatangani perintah eksekutif yang secara khusus menargetkan aturan iklim yang diberlakukan oleh negara-negara bagian. Langkah ini, yang diumumkan pada Selasa (8/5/2025), bertujuan untuk menghalangi upaya negara bagian dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim, sekaligus memprioritaskan produksi energi domestik.

Perintah eksekutif ini menginstruksikan Jaksa Agung untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap regulasi di tingkat negara bagian yang berkaitan dengan isu-isu berikut:

• Perubahan iklim
• Inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG)
• Keadilan lingkungan
• Emisi karbon

Menurut Trump, aturan-aturan ini merupakan beban ideologis yang tidak perlu dan mengancam dominasi energi AS, serta keamanan ekonomi dan nasional. Secara khusus, ia menyoroti aturan di New York dan Vermont yang mengenakan denda kepada perusahaan bahan bakar fosil atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim, serta tuntutan hukum yang diajukan oleh negara bagian yang berupaya meminta pertanggungjawaban perusahaan energi atas peran mereka dalam pemanasan global.

Reaksi dari Berbagai Pihak

Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari para pemimpin negara bagian yang tergabung dalam Aliansi Iklim AS. Gubernur New York, Kathy Hochul, dan Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, yang menjabat sebagai ketua bersama aliansi tersebut, mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa negara bagian tidak akan gentar dan akan terus memajukan solusi untuk krisis iklim.

"Kami akan terus memajukan solusi untuk krisis iklim yang melindungi hak dasar warga AS untuk mendapatkan udara dan air bersih, menciptakan lapangan kerja dengan upah yang baik, mengembangkan ekonomi energi bersih, dan membuat masa depan kita lebih sehat dan aman," tegas mereka.

Sebaliknya, American Petroleum Institute (API), sebuah kelompok perdagangan yang mewakili industri minyak dan gas, menyambut baik perintah eksekutif tersebut. Wakil Presiden Senior API, Ryan Meyers, menyatakan dukungannya terhadap tindakan Trump untuk meminta pertanggungjawaban negara bagian yang dinilai melakukan upaya inkonstitusional dalam menghukum produsen minyak dan gas.

Implikasi dan Dampak Jangka Panjang

Perintah eksekutif ini menandai eskalasi dalam pertempuran antara pemerintah federal dan negara bagian mengenai kebijakan iklim dan energi. Langkah ini berpotensi menghambat upaya negara bagian dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi menuju energi bersih. Namun, legalitas dan efektivitas perintah eksekutif ini masih belum pasti dan kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum di masa mendatang.

Perintah eksekutif ini bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga simbol dari perbedaan mendalam dalam visi tentang masa depan energi Amerika Serikat. Sementara pemerintahan Trump berfokus pada peningkatan produksi bahan bakar fosil dan deregulasi, banyak negara bagian dan kelompok lingkungan berupaya untuk mengatasi perubahan iklim dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pertarungan ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, membentuk lanskap energi dan lingkungan di Amerika Serikat untuk generasi mendatang.