ITS Rumuskan Strategi Komprehensif Hadapi Dampak Tarif Trump

Kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memicu kekhawatiran global, termasuk di Indonesia. Tarif sebesar 32 persen yang dikenakan pada barang-barang Indonesia yang diekspor ke AS berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Menyikapi hal ini, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, MEng, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, menawarkan enam strategi nasional untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia.

Analisis Kebijakan Tarif Trump

Menurut Dr. Arman, kebijakan tarif Trump didasarkan pada defisit neraca perdagangan bilateral dan mencerminkan orientasi proteksi ekonomi domestik AS. Hal ini mengesampingkan pertimbangan aliansi geopolitik maupun hubungan bilateral. Bahkan negara-negara sekutu AS seperti Vietnam dan Kamboja pun terkena dampak tarif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan kekhawatiran ekonomi AS dalam upaya memulihkan dominasinya di sektor industri.

"Amerika Serikat saat ini lebih memprioritaskan kepentingan industrinya sendiri daripada hubungan strategis dengan negara lain," ujar Dr. Arman.

Kebijakan tarif ini berpotensi mengganggu stabilitas ekspor Indonesia, terutama sektor nonmigas yang selama ini bergantung pada pasar AS. Akibatnya, daya saing produk Indonesia bisa menurun dan membuka peluang bagi negara lain untuk merelokasi ekspor ke Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar limpahan barang dari negara lain yang tidak bisa masuk ke AS.

Enam Strategi Nasional dari ITS

Untuk mengatasi tantangan ini, Dr. Arman mengusulkan enam strategi nasional yang komprehensif dan terstruktur:

• Strategi Resiprokal Cerdas: Menerapkan tindakan balasan yang terukur dan proporsional, disesuaikan dengan dampak yang diterima Indonesia.
• Penguatan Produksi Dalam Negeri: Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor.
• Transformasi Sumber Daya Alam Menuju Ekonomi Berbasis Pengetahuan: Mengembangkan industri bernilai tambah tinggi yang berbasis pada inovasi dan teknologi.
• Sinkronisasi Kebijakan Antarsektor: Memastikan konsistensi dan koordinasi antara kebijakan perdagangan, industri, dan investasi.
• Diplomasi Ekonomi: Memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan multilateral dengan negara-negara mitra dagang untuk mencari alternatif pasar.
• Konsolidasi Pelaku Bisnis Nasional: Membangun kekuatan kolektif pelaku usaha Indonesia untuk menghadapi persaingan global.

Strategi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat PIKP ITS dan Program Studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi (MIST) Bidang Keahlian Inovasi Layanan dan Kebijakan Publik (ILKP) ITS, yang bertujuan untuk menghasilkan analisis komprehensif mengenai dampak dan respons terhadap kebijakan tarif Trump.

Pentingnya Jaringan Ekspor yang Kuat

Dr. Arman menekankan pentingnya membangun jaringan ekspor yang kuat, mencontoh keberhasilan Korea Selatan dan Jepang dengan National Export Hub. Indonesia dapat meniru model ini dengan membangun sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan akademisi untuk memperkuat koordinasi ekspor nasional.

Strategi yang diusulkan ITS juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedelapan, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, mendorong diplomasi ekonomi, dan membangun jaringan ekspor yang solid, Indonesia dapat menjaga stabilitas industri nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Peran Naskah Akademik dan Kolaborasi

Dr. Arman juga menekankan pentingnya peran naskah akademik dalam merancang strategi nasional. Pendekatan berbasis data dan analisis dinamis dapat memberikan simulasi dampak dari berbagai kebijakan yang akan diambil, sehingga strategi yang dirancang akan lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan institusi pendidikan tinggi seperti ITS sangat penting untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif dan berpihak pada kepentingan nasional. Sinergi ini akan menjamin keberlanjutan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.