Wali Kota Depok Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka atas Kontroversi Mobil Dinas Mudik
Wali Kota Depok Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka atas Kontroversi Mobil Dinas Mudik
Wali Kota Depok, Supian Suri, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan kontroversial yang sempat ia keluarkan terkait penggunaan mobil dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk keperluan mudik Lebaran. Permohonan maaf ini diungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh penting Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang berlangsung di Subang pada hari Rabu, 9 April 2025.
Supian Suri mengakui kesalahannya dan telah mengirimkan surat permohonan maaf kepada sejumlah pejabat tinggi negara. Tindakan ini dilakukan sebagai respons atas teguran yang diterimanya dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat.
"Saya sudah ditegur langsung oleh Pak Gubernur dan sudah membuat surat permohonan maaf ke Pak Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Menpan RB," ungkap Supian Suri, yang videonya kemudian diunggah di akun TikTok resmi Dedi Mulyadi.
Selain kepada para pejabat negara, Supian Suri juga menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Depok dan rakyat Indonesia secara luas. Ia menyadari bahwa kebijakan yang ia ambil telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Warga Depok, warga Indonesia, saya Supian Suri, Wali Kota Depok, atas kesalahan saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya," ujarnya dengan nada penuh penyesalan.
Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik sikap terbuka dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Supian Suri. Ia menilai bahwa tindakan Supian Suri merupakan contoh kepemimpinan yang berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
"Dan paling utama ke warga Depok," kata Dedi Mulyadi, menanggapi permohonan maaf Supian Suri.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Lucky Hakim juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya pergi berlibur ke Jepang saat perayaan Lebaran tanpa memperoleh izin dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri. Kejadian ini menambah sorotan terhadap para pejabat publik di tengah momen penting keagamaan.
Dedi Mulyadi memuji kedua pemimpin daerah tersebut sebagai contoh pemimpin yang bertanggung jawab dan berani menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ia menekankan pentingnya prinsip "berani berbuat, berani bertanggung jawab" dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin.
"Ini pemimpin-pemimpin yang gentle. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri," pungkas Dedi Mulyadi.
Daftar Pejabat yang Menerima Surat Permohonan Maaf:
- Gubernur Jawa Barat
- Menteri Dalam Negeri
- Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara)
- Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
Kontroversi penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran dan liburan pejabat di saat yang tidak tepat telah menjadi isu yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Permohonan maaf terbuka dari kedua kepala daerah ini diharapkan dapat meredakan polemik dan menjadi pembelajaran bagi para pemimpin lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan bertindak.