Gaya Komunikasi Prabowo Subianto: Analisis Jurnalistik

Setiap pemimpin negara memiliki ciri khas dalam berkomunikasi dengan publik. Gaya komunikasi ini seringkali mencerminkan model kepemimpinan yang diterapkan dalam mengelola negara. Prabowo Subianto, sebagai Presiden RI ke-8, memiliki gaya komunikasi publik yang unik dan menarik untuk dianalisis, terutama mengingat latar belakangnya sebagai seorang tokoh militer yang tegas dan dikenal dengan gaya bicara yang blak-blakan.

Latar belakang militer Prabowo selama puluhan tahun telah membentuknya menjadi sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Aspek ini menjadi daya tarik utama Prabowo dalam dunia politik sejak era pasca-Orde Baru, terutama selama partisipasinya dalam berbagai kontestasi elektoral dari tahun 2009 hingga 2024.

Wawancara Eksklusif Prabowo: Demokratisasi Pers dalam Sorotan

Baru-baru ini, Prabowo melakukan wawancara eksklusif dengan tujuh jurnalis senior. Dalam wawancara tersebut, berbagai pertanyaan kritis diajukan terkait isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan berbagai masalah aktual lainnya. Yang patut dicatat adalah kesediaan Prabowo untuk menghadapi pers dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut. Hal ini mencerminkan adanya demokratisasi ide dalam pers Indonesia, di mana kesempatan untuk bertanya dan mengkritisi dibuka selebar-lebarnya. Demokratisasi pers, seperti yang dijelaskan oleh James Curran dalam bukunya "Media and Democracy," tidak hanya memberikan ruang bagi media untuk menjalankan fungsinya dalam praktik, tetapi juga membuka peluang bagi penyampaian informasi yang beragam.

Namun, selama wawancara eksklusif tersebut, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik Prabowo. Misalnya, ketika ditanya tentang demonstrasi masyarakat sipil terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dan RUU TNI, jawaban Prabowo cenderung menyudutkan masyarakat sipil dengan mengklaim bahwa demonstrasi tersebut didanai oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun ia menyatakan menghormati demonstrasi damai, ia juga menambahkan bahwa tindakan kekerasan harus diselidiki dan diproses secara hukum. Pernyataan ini memicu kontroversi karena Prabowo dianggap menghindari substansi pertanyaan dan memberikan respons yang tendensius.

Diskursus Publik di Era Digital

Video wawancara eksklusif Prabowo telah ditayangkan di YouTube dan telah ditonton oleh jutaan orang. Berbagai reaksi dari warganet membanjiri kolom komentar, memicu diskusi di berbagai platform media sosial lainnya, seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Media sosial telah menjadi platform penting bagi masyarakat digital untuk menyampaikan pendapat, berargumentasi, menyebarkan ide, dan membahas berbagai isu penting. Dalam konteks ini, gaya komunikasi publik Prabowo menjadi sorotan utama di berbagai media sosial. Masyarakat tidak hanya mengomentari jawaban Prabowo dalam wawancara, tetapi juga gaya komunikasinya dalam berbagai kegiatan pemerintah lainnya.

Misalnya, ketika Prabowo membahas kebijakan bersama petani di Majalengka, ia menyatakan bahwa terkadang orang yang terlalu pintar tidak menjadi apa-apa. Ia berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan orang-orang yang tulus dan membuat kebijakan yang rasional, bukan kebijakan yang membutuhkan orang yang terlalu pintar. Pernyataan ini secara implisit menunjukkan kecenderungan negatif terhadap orang pintar di Indonesia. Gaya komunikasi Prabowo yang terkadang "ceplas-ceplos" membuatnya rentan melakukan kesalahan dan menghasilkan miskomunikasi dengan publik. Hal ini memunculkan kesan bahwa pemerintah seperti anti terhadap orang pintar dan menjauhi sistem meritokrasi yang menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Perlunya Evaluasi dan Optimalisasi Komunikasi Publik

Prabowo dan pemerintah perlu melakukan evaluasi yang terukur terhadap gaya komunikasi publik yang lebih efektif, strategis, dan proporsional terhadap suatu isu. Optimalisasi peran Presidential Communication Office (PCO) menjadi penting untuk mengurangi miskomunikasi dari pemerintah terkait isu-isu strategis. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat menyebarkan informasi kepada publik secara lebih efektif. Karena seringkali keributan di publik dimulai dari kesalahan ucapan atau komunikasi publik dari pemerintah terhadap isu-isu sensitif.

Rekomendasi:

• Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi publik agar lebih efektif dan strategis.
• Presidential Communication Office (PCO) harus dioptimalkan untuk mengurangi miskomunikasi.
• Evaluasi yang terukur perlu dilakukan terhadap gaya komunikasi publik pemerintah.

Dengan perbaikan komunikasi publik, pemerintah dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik.