Wamendagri Pertanyakan Lambatnya Realisasi APBD Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Kalimantan Tengah - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang tergolong rendah. Dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Kalteng, Ribka mempertanyakan penyebab Kalteng menduduki posisi keempat terendah secara nasional dalam hal realisasi APBD.

"Bagaimana Pak Sekda, kenapa bisa begini? Apa masalah realisasinya?" tanya Ribka kepada Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun, dalam forum yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. Ribka meminta penjelasan rinci terkait kendala yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran daerah.

Penjelasan Pemerintah Provinsi Kalteng

Menanggapi pertanyaan tersebut, Katma menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pencairan tahap pertama untuk kegiatan belanja pembangunan sudah dilakukan, namun masih dalam proses perhitungan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Syahfiri, menambahkan bahwa proses pergeseran anggaran dan kebijakan perpajakan pusat turut mempengaruhi rendahnya realisasi belanja.

Syahfiri juga menyoroti kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng terkait pengajuan uang muka proyek besar akibat adanya aplikasi perpajakan baru. Selain itu, beberapa kontrak masih dalam proses, yang menjadi faktor penghambat realisasi APBD.

Imbauan Wamendagri

Ribka Haluk menekankan pentingnya pemantauan langsung terhadap proses realisasi anggaran di lapangan. Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi APBD akan berdampak pada penilaian publik terhadap kinerja kepala daerah. Wamendagri juga menyoroti disparitas antara target pendapatan dan realisasi belanja yang dapat menyebabkan defisit.

"Ini kinerja bapak-bapak ini, Pak Gubernur, kalau realisasi APBD-nya tidak sesuai, yang disoroti masyarakat adalah gubernur dan wakil," tegas Ribka.

Target Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, melaporkan bahwa pihaknya menargetkan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp 9,3 triliun. Hingga saat ini, realisasi pendapatan mencapai Rp 1,4 triliun atau 15,79 persen dari target.

Ribka Haluk meminta jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan realisasi belanja, agar tidak tertinggal dari provinsi lain. Wamendagri mengungkapkan bahwa rata-rata realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia berada di angka 9,07 persen, jauh di atas angka realisasi Kalteng yang hanya 1,30 persen. Provinsi lain dengan realisasi lebih rendah antara lain Papua Tengah (1,10 persen), Papua Barat (1,00 persen), dan Kepulauan Riau (0,97 persen).

Berikut daftar permasalahan yang disampaikan:

• Proses pergeseran anggaran.
• Kebijakan pusat terkait perpajakan.
• Kendala pengajuan uang muka proyek besar akibat aplikasi perpajakan baru.
• Beberapa kontrak masih dalam proses.