Keterbatasan Infrastruktur: Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Berbagi Kamar Demi Pembangunan

Provinsi Papua Tengah, yang baru dimekarkan pada tahun 2022, menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan, termasuk kurangnya rumah dinas bagi pemimpin daerahnya. Akibatnya, Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley terpaksa berbagi kamar tidur dalam satu rumah di Kabupaten Nabire, ibu kota provinsi tersebut. Keduanya tiba di Nabire pada Kamis, 5 Maret 2025, disambut dengan upacara sederhana dan doa restu dari para tokoh agama setempat, memohon kekuatan dalam mengemban amanah kepemimpinan selama lima tahun mendatang.

Keputusan untuk tinggal serumah dan berbagi kamar ini bukan sekadar penyesuaian sementara, melainkan sebuah komitmen nyata bagi pembangunan Papua Tengah. Dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Jumat, 6 Maret 2025, Gubernur Nawipa menekankan bahwa kedekatan tempat tinggal ini justru memfasilitasi proses pembangunan, khususnya dalam meletakkan fondasi yang kuat bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah. Ia mempercayai bahwa kebersamaan ini akan mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di provinsi termuda ini. Proses kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih efisien diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi dan misi kepemimpinan mereka.

Sebelum dilantiknya pasangan Nawipa-Geley, Papua Tengah telah dipimpin oleh dua penjabat gubernur. Ribka Haluk menjabat sejak 11 November 2024 hingga 18 Oktober 2024, disusul oleh Anwar Harun Damanik dari 18 Oktober 2024 hingga 20 Februari 2025. Selama masa kepemimpinan para penjabat tersebut, pembangunan rumah dinas untuk gubernur dan wakil gubernur belum terlaksana. Ketiadaan fasilitas tersebut menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur pendukung pemerintahan di Papua Tengah.

Tantangan infrastruktur ini bukan hanya sebatas masalah hunian. Minimnya infrastruktur juga berpotensi menghambat aksesibilitas layanan publik, pengembangan ekonomi, dan berbagai program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara bersama-sama dan serius untuk mengatasi kekurangan infrastruktur ini. Keberadaan rumah dinas yang layak bukan hanya tentang kenyamanan pemimpin daerah, melainkan juga tentang representasi pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan rumah dinas juga merepresentasikan keseriusan pemerintah dalam memajukan Papua Tengah.

Kondisi ini juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang dan penganggaran yang terukur untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai di Papua Tengah. Hal ini penting untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang masih dalam tahap awal perkembangannya. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang efektif, diharapkan Papua Tengah dapat mengatasi tantangan infrastruktur ini dan fokus pada pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ke depan, pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan dengan serius alokasi dana dan strategi yang efektif untuk mengatasi kekurangan infrastruktur di wilayah tersebut.