Dedi Mulyadi Soroti Anggaran Stunting yang Diduga Tidak Tepat Sasaran

Dedi Mulyadi, tokoh politik yang dikenal vokal, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran penanganan stunting di beberapa daerah di Jawa Barat. Saat menghadiri perayaan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-111, Dedi menyoroti adanya alokasi dana yang dinilai tidak efektif dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial.

"Ada daerah yang menganggarkan Rp 10 miliar untuk penanganan stunting, tapi isinya rapat di hotel, fasilitas, dan yang makan pejabat eselon I dan eselon II. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang stunting, apakah masalah mereka selesai?" ujar Dedi Mulyadi dengan nada satir di hadapan hadirin di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025).

Pernyataan Dedi ini sontak mengundang tawa sekaligus keprihatinan. Ia menyoroti bahwa praktik studi banding yang kerap dilakukan pejabat daerah justru menjadi pembenaran bagi kegiatan serupa di kalangan pelajar.

"Tidak heran jika anak sekolah banyak yang ikut study tour, karena meniru pejabat yang kerjanya study banding terus. Ini harus diperbaiki," tegasnya.

Kritik Pedas Dedi Mulyadi: Lebih Baik Dicaci Maki daripada Rakyat Tidak Diurus

Kritik pedas yang dilontarkan Dedi Mulyadi ini bukan tanpa risiko. Ia menyadari bahwa pernyataannya bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan membuatnya dicaci maki oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung.

Namun, Dedi menegaskan bahwa ia tidak gentar. Ia lebih memilih untuk bersuara lantang demi kepentingan rakyat dan generasi penerus bangsa.

"Silakan saja jika saya dikritik atau dicaci maki. Saya berharap kelak anak cucu kita bisa merasakan adanya pemimpin yang benar-benar mengurus rakyatnya dengan sungguh-sungguh," tandas Dedi.

Sindiran Dedi Mulyadi ini menyoroti permasalahan klasik dalam pengelolaan anggaran daerah, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting, justru dialokasikan untuk kegiatan yang kurang produktif dan hanya menguntungkan segelintir orang.

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang komprehensif terhadap program-program penanganan stunting di daerah. Pemerintah daerah juga harus lebih transparan dalam mengelola anggaran dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan demikian, diharapkan dana yang ada dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga masalah stunting dapat diatasi secara optimal dan generasi penerus bangsa dapat tumbuh sehat dan cerdas.

Berikut poin-poin penting yang disoroti Dedi Mulyadi:

• Alokasi dana stunting Rp 10 miliar yang tidak tepat sasaran
• Penggunaan dana untuk rapat di hotel dan fasilitas pejabat
• Praktik study banding yang ditiru oleh pelajar
• Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah
• Pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap program penanganan stunting