Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapan terhadap sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto meskipun tidak bergabung dalam koalisi. Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menilai bahwa langkah PDIP tersebut merupakan bentuk dukungan konstruktif terhadap pembangunan Indonesia.

"Menurut kami, ini adalah wujud dukungan dari Ibu Megawati dan PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia secara gotong royong," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Eddy Soeparno menjelaskan bahwa dukungan tanpa harus menempatkan kader di kursi kabinet bukanlah hal yang aneh dalam konstelasi politik Indonesia. Ia mencontohkan, NasDem sebelumnya juga mengambil langkah serupa dengan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo tanpa bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Saya kira ini mirip dengan yang dilakukan NasDem, yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet," jelasnya.

PAN sendiri, lanjut Eddy, juga pernah mengambil sikap serupa di masa lalu, yakni mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa menempatkan kader di kabinet hingga akhirnya Zulkifli Hasan bergabung sebagai menteri pada tahun 2022.

Menurut Eddy, yang terpenting adalah dukungan yang diberikan, baik dari dalam maupun luar pemerintahan, demi kemajuan Indonesia. Ia menegaskan bahwa dukungan tidak harus selalu berarti masuk ke dalam kabinet, tetapi dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang konstruktif di parlemen.

"Jadi, menurut saya, ini bukan suatu kejanggalan, tetapi sebuah norma yang memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, Megawati menyampaikan komitmen untuk memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tetap berada di luar koalisi.

Muzani menjelaskan, Megawati berharap agar masa kepresidenan Prabowo dapat berjalan efektif demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa PDIP siap menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintahan, namun tidak dalam posisi koalisi.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani.

Muzani menambahkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju, namun siap mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, pernyataan PAN ini menggarisbawahi bahwa dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo, meski tidak dalam bentuk koalisi, adalah hal yang wajar dan telah terjadi sebelumnya dalam dinamika politik Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, diharapkan dapat memperkuat pemerintahan dan membawa kemajuan bagi bangsa.