Jakarta Timur mengambil langkah proaktif dalam menertibkan administrasi kependudukan untuk mencegah praktik 'numpang' Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga akurasi data penduduk dan memastikan pemanfaatan fasilitas publik yang adil bagi warga Jakarta.

Plt. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Timur, Ponirin Ariadi Limbong, menjelaskan bahwa penertiban ini bukan berarti Jakarta Timur memberlakukan kembali operasi yustisi seperti yang pernah dilakukan sebelum 2018. Melainkan, fokusnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pendatang dalam melaporkan status kependudukan mereka.

"Tujuan utama kami adalah menghindari penyalahgunaan KTP Jakarta oleh mereka yang sebenarnya tidak berdomisili tetap di sini. Kami ingin memastikan bahwa fasilitas dan layanan publik di Jakarta dapat dinikmati oleh warga yang benar-benar berhak," ujar Ponirin.

Prosedur Pelaporan Disederhanakan

Ponirin mengimbau agar para pendatang baru segera melapor ke kantor kelurahan atau kecamatan terdekat. Pelaporan ini penting untuk pendataan dan membantu pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan:

• KTP asli
• Kartu Keluarga (KK) asli
• Surat Keterangan Pindah (SKP) (jika ingin mengubah domisili ke Jakarta)
• Jaminan tempat tinggal (berupa surat keterangan domisili atau bukti kepemilikan/sewa tempat tinggal)

"Kami menyadari bahwa mengurus administrasi kependudukan seringkali dianggap rumit. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh loket Dukcapil," kata Ponirin.

Peran Aktif RT/RW

Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga menggandeng pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk berperan aktif dalam mendata pendatang baru di lingkungan masing-masing. Plt. Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tertib administrasi.

"Kami mengimbau agar setiap pendatang baru melapor kepada RT/RW setempat. Keberadaan mereka perlu diketahui agar kami dapat memberikan pelayanan yang optimal dan mencegah potensi masalah sosial," kata Iin.

Iin menambahkan bahwa pendatang baru yang ingin menetap di Jakarta harus memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku, termasuk memiliki penjamin dengan KTP DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendatang memiliki dukungan dan tanggung jawab sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

Antisipasi Lonjakan Pendatang Pasca Lebaran

Pemerintah Kota Jakarta Timur juga mengantisipasi lonjakan jumlah pendatang setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, momen ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membawa anggota keluarga atau teman merantau ke Jakarta.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Kami juga akan meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua pendatang baru terdata dengan baik," pungkas Iin.

Dengan pengetatan administrasi dan partisipasi aktif dari masyarakat, Jakarta Timur berharap dapat mengelola data kependudukan dengan lebih akurat dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif kepada seluruh warganya.