Bank DKI Gandeng Bareskrim Polri Usut Tuntas Dugaan Sabotase Sistem Layanan

Jakarta, 11 April 2025 - PT Bank DKI secara resmi melaporkan gangguan sistem layanan yang dialaminya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 1 April 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif untuk mengungkap penyebab dan potensi dalang di balik insiden yang sempat mengganggu kenyamanan nasabah. Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengonfirmasi pelaporan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari pihak kepolisian.

"Kami sangat mengapresiasi gerak cepat Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti laporan kami. Proses pemeriksaan telah berjalan dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan," ujar Agus Haryoto Widodo kepada awak media, Kamis (10/4/2025).

Agus menegaskan bahwa prioritas utama Bank DKI saat ini adalah menjaga keamanan data dan dana nasabah. Ia memberikan jaminan bahwa meskipun sempat terjadi gangguan, seluruh aset nasabah tetap aman dan terlindungi.

"Keamanan data dan dana nasabah adalah prioritas utama kami. Kami ingin memastikan kepada seluruh nasabah Bank DKI bahwa aset mereka aman dan terlindungi," tegasnya.

Langkah Bank DKI melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri sejalan dengan pernyataan tegas Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya menduga adanya keterlibatan orang dalam dalam insiden tersebut. Pramono Anung bahkan menyebut gangguan sistem ini sebagai tindakan yang "keterlaluan" dan menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas secara hukum.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Selasa (8/4/2025), Pramono Anung menyatakan akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Ia juga memutuskan untuk memberhentikan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, sebagai bentuk tanggung jawab atas keluhan masyarakat terkait layanan digital Bank DKI. Keputusan ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan digital bank daerah tersebut.

"Saya putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," tegas Pramono Anung dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Gubernur Pramono Anung juga menginstruksikan agar proses investigasi dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Dengan pelaporan resmi ke Bareskrim Polri, Bank DKI menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Diharapkan, investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat mengungkap fakta-fakta sebenarnya dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berikut poin-poin penting dari perkembangan kasus ini:

• Bank DKI resmi melaporkan gangguan sistem ke Bareskrim Polri pada 1 April 2025.
• Direktur Utama Bank DKI mengapresiasi respons cepat Bareskrim Polri.
• Bank DKI menjamin keamanan data dan dana nasabah.
• Gubernur Jakarta menduga adanya keterlibatan orang dalam dan meminta kasus ini diusut tuntas.
• Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI diberhentikan dari jabatannya.
• Investigasi dilakukan secara profesional dan tanpa intervensi.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan perbankan. Upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memulihkan kepercayaan nasabah dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Bank DKI diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan internal untuk memastikan kualitas dan keandalan layanan perbankan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat menantikan hasil investigasi dari pihak kepolisian dan berharap agar pelaku yang bertanggung jawab atas gangguan sistem ini dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.