Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menerjang Indonesia di awal tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025, sebanyak 18.610 pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka, sebuah angka yang mencerminkan tekanan signifikan pada pasar tenaga kerja.

Sektor manufaktur menjadi episentrum dari gelombang PHK ini, menyumbang proporsi terbesar dari total pekerja yang terdampak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi global dan domestik sangat memengaruhi industri manufaktur, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyerap tenaga kerja utama.

Lonjakan angka PHK ini terbilang dramatis jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Data Kemnaker menunjukkan peningkatan lebih dari empat kali lipat dalam jumlah pekerja yang terkena PHK hanya dalam rentang satu bulan. Pada Januari 2025, tercatat 3.325 pekerja yang kehilangan pekerjaan, namun angka ini melonjak menjadi 18.610 pada Februari, sebuah indikasi yang jelas tentang eskalasi masalah PHK.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa penyebab utama PHK ini tidak jauh berbeda dari tren sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi faktor dominan yang memicu perusahaan untuk melakukan efisiensi, termasuk melalui PHK. Kondisi global yang dinamis dan penuh tantangan memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah sulit demi menjaga kelangsungan bisnis mereka.

Distribusi geografis PHK juga menunjukkan adanya konsentrasi di beberapa wilayah tertentu. Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK tertinggi, yaitu sekitar 57,37% dari total kasus yang dilaporkan. Fakta bahwa tidak ada PHK yang dilaporkan di Jawa Tengah pada Januari, membuat lonjakan ini semakin mencolok dan mengkhawatirkan.

Selain Jawa Tengah, provinsi lain seperti Riau, Jawa Timur, dan Banten juga mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja yang terkena PHK. Di Riau, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan meningkat sepuluh kali lipat dari 323 orang pada Januari menjadi 3.530 orang pada Februari. Jawa Timur mencatat penambahan 978 pekerja yang terkena PHK, sementara Banten mengalami peningkatan dari 149 orang menjadi 411 orang.

DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, juga tidak luput dari dampak PHK. Hingga Februari 2025, tercatat akumulasi 2.650 pekerja yang terkena PHK di ibu kota. Meskipun jumlah ini cukup besar, tidak ada penambahan kasus PHK yang signifikan pada bulan Februari di Jakarta.

Berikut adalah rincian jumlah PHK berdasarkan provinsi:

• Jawa Tengah: Peningkatan signifikan dari tidak ada kasus PHK pada Januari menjadi mayoritas kasus PHK secara nasional pada Februari.
• Riau: Lonjakan drastis, meningkat sepuluh kali lipat dari 323 menjadi 3.530 kasus.
• Jawa Timur: Penambahan signifikan sebanyak 978 kasus PHK.
• Banten: Peningkatan dari 149 menjadi 411 kasus.
• DKI Jakarta: Akumulasi 2.650 kasus hingga Februari, namun tidak ada penambahan signifikan pada bulan tersebut.

Gelombang PHK ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena PHK, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi prioritas utama untuk meminimalkan dampak negatif PHK terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Situasi ini juga menuntut adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap PHK dan memberikan dukungan yang tepat waktu dan efektif. Selain itu, dialog sosial antara pengusaha dan pekerja perlu ditingkatkan untuk mencari solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah PHK ini. Kebijakan tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, diharapkan dampak negatif PHK dapat diminimalkan dan perekonomian Indonesia dapat kembali pulih dan tumbuh secara berkelanjutan.