PAN Menilai PDI-P Mengadopsi Model Nasdem dalam Mendukung Pemerintahan Prabowo
PAN Menilai PDI-P Mengadopsi Model Nasdem dalam Mendukung Pemerintahan Prabowo
Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) melihat adanya kemiripan strategi antara PDI-Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul setelah pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang mengindikasikan dukungan PDI-P tanpa harus bergabung dalam kabinet.
Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa sikap PDI-P serupa dengan Nasdem yang secara terbuka mendukung pemerintahan Prabowo, namun memilih untuk tidak menempatkan kadernya di jajaran menteri. "Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh Nasdem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet," ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
Pernyataan Eddy ini menanggapi pertemuan antara Megawati dan Prabowo, serta deklarasi dukungan PDI-P terhadap pemerintahan tanpa harus masuk ke dalam koalisi. PAN meyakini bahwa Megawati dan PDI-P memiliki kesamaan pandangan dengan partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan, yaitu pentingnya kerja sama untuk membangun dan memajukan Indonesia.
"Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari Ibu Megawati bersama PDI-P untuk bersama-sama dengan pemerintah, yaitu Pak Presiden Prabowo, membangun Indonesia secara bahu-membahu," kata Eddy. Ia menambahkan bahwa Megawati telah menegaskan dukungannya secara resmi kepada pemerintah, sambil memastikan bahwa PDI-P tidak akan mengirimkan kadernya ke kabinet.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa PDI-P akan tetap berada di luar pemerintahan, meskipun Megawati telah bertemu dengan Prabowo. Namun, dalam pertemuan tersebut, Megawati menyampaikan pesan bahwa PDI-P dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintahan, tanpa harus menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," ujar Muzani. Ia menambahkan, "Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi."
Muzani menjelaskan bahwa Prabowo menyambut baik sikap PDI-P yang akan tetap mendukung pemerintahannya, meskipun tidak bergabung dalam koalisi. "Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini. Dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan," katanya.
Bagi Gerindra, pernyataan Megawati tersebut menegaskan bahwa PDI-P menaruh harapan besar kepada Prabowo untuk terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. "Jadi pada prinsipnya Ibu Megawati tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif. Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," pungkas Muzani.
Dengan demikian, dinamika politik pasca-pemilu menunjukkan berbagai cara partai politik dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. Model dukungan yang dipilih PDI-P, yang mirip dengan Nasdem, menjadi contoh bagaimana partai politik dapat berperan dalam pembangunan bangsa tanpa harus terlibat langsung dalam kabinet.