Taman Nasional, sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati dan warisan alam Indonesia, menghadapi tantangan pengelolaan yang kompleks. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Taman Nasional menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya.

Urgensi Evaluasi Tata Kelola

Evaluasi tata kelola Taman Nasional bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendesak. Berbagai permasalahan, mulai dari perambahan hutan, konflik lahan dengan masyarakat sekitar, perburuan ilegal, hingga dampak perubahan iklim, mengancam integritas ekosistem Taman Nasional. Selain itu, efektivitas pengelolaan Taman Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal juga perlu diukur secara objektif.

Perspektif Analis Pertahanan dan Akademisi

Probo Darono Yakti, seorang analis pertahanan dan dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair), menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam tata kelola Taman Nasional. Menurutnya, keamanan dan kelestarian Taman Nasional tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada diplomasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor.

"Tata kelola Taman Nasional harus mempertimbangkan aspek keamanan nasional, karena sumber daya alam merupakan aset strategis negara. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal sebagai mitra konservasi sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian Taman Nasional," ujar Probo Darono Yakti.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan evaluasi dan analisis mendalam, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan tata kelola Taman Nasional:

• Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pengelolaan Taman Nasional.
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Taman Nasional.
• Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan: Mengembangkan potensi ekowisata Taman Nasional sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal dan mendukung konservasi.
• Penegakan Hukum yang Tegas: Menindak tegas pelaku perusakan lingkungan dan pelanggaran hukum di Taman Nasional.
• Kerjasama Lintas Sektor: Membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan Taman Nasional.
• Adaptasi Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk melindungi ekosistem Taman Nasional.

Dengan implementasi rekomendasi kebijakan tersebut, diharapkan tata kelola Taman Nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga Taman Nasional dapat terus berfungsi sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati dan warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang.