Realisasi Pupuk Subsidi Awal Tahun 2025 Capai 1,7 Juta Ton: Implementasi Perpres No. 6/2025 Berjalan Efektif

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi pada awal tahun 2025 telah mencapai 1,7 juta ton. Pencapaian ini dinilai sebagai langkah signifikan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah berkomitmen penuh dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan pupuk bersubsidi yang tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Menurut data dari PT Pupuk Indonesia (Persero), hingga 28 Maret 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1.713.652 ton dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 9.550.000 ton. Rincian penyaluran pupuk tersebut meliputi:

• Urea: 823.509 ton
• NPK: 818.740 ton
• NPK Formula Khusus: 12.057 ton
• Pupuk Organik: 59.346 ton

Sri Mulyani menekankan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengaitkan keberhasilan ini dengan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang diimplementasikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

"Perpres ini menjadi kunci dalam menyederhanakan proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Dengan tata kelola yang lebih baik, kita bisa memastikan pupuk sampai ke tangan petani tepat waktu, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian," jelasnya.

Perpres Nomor 6 Tahun 2025 memang menjadi angin segar bagi sektor pertanian. Aturan ini bertujuan untuk:

• Mempercepat dan mempermudah proses distribusi pupuk bersubsidi.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran pupuk.
• Memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada petani yang berhak.
• Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran pupuk bersubsidi.

Selain reformasi tata kelola, Pupuk Indonesia juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok pupuk. Perusahaan telah mengintegrasikan sistem produksi hingga distribusi dengan memanfaatkan teknologi digital dan prinsip-prinsip efisiensi.

"Kami terus berinovasi untuk memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga yang terjangkau. Digitalisasi rantai pasok menjadi salah satu fokus utama kami," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman.

Salah satu wujud digitalisasi yang dilakukan Pupuk Indonesia adalah melalui platform i-Pubers. Platform ini memungkinkan petani untuk menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP. Selain itu, i-Pubers juga memungkinkan pelacakan penyaluran pupuk secara real time hingga ke tingkat kios.

"Dengan i-Pubers, kami dapat memantau penyaluran pupuk secara transparan dan akuntabel. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan memastikan pupuk sampai ke petani yang berhak," tambah Bakir.

Peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi juga didukung oleh peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional. Dalam satu dekade terakhir, Pupuk Indonesia telah mengoperasikan sejumlah pabrik pupuk baru, seperti Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik, Pabrik Pupuk Kaltim V, Pabrik NPK PIM, dan Phonska V Petrokimia Gresik.

"Dengan kapasitas produksi yang lebih besar, kami dapat memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor," pungkas Bakir.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada awal tahun 2025 menjadi indikator positif bagi sektor pertanian. Dengan reformasi tata kelola yang terus berjalan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin terjamin.